Page 226 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020
P. 226

Hari dan Waktu Kerja


        Kerja Lembur



        Latar Belakang:
        Dalam menjalankan bisnis dan operasional Perusahaan perlu adanya pengaturan Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
        bagi Karyawan dengan selalu menaati peraturan perundangan yang berlaku.

        Maksud dan Tujuan:
        Perlu adanya kebijakan terkait pengaturan Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur bagi Karyawan PT PEGADAIAN (Persero).

        Pernyataan Kebijakan:
        1.  Pada prinsipnya Perusahaan harus menghindari waktu kerja lembur dan harus menghindari Karyawan bekerja pada Waktu
           Kerja Lembur, yaitu setiap waktu kerja Karyawan yang:
               1.  Melebihi 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk sistem 5 (lima) hari kerja dalam
                  seminggu;
               2.  Melebihi 7 (tujuh) jam sehari untuk 5 (lima) hari kerja ditambah 5 (lima) jam sehari untuk 1 (hari) kerja dan 40
                  (empat puluh) jam seminggu untuk sistem 6 (enam) hari kerja dalam seminggu; atau
               3.  Menggunakan hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.
        2.  Dalam haI kebutuhan operasional dan bisnis yang mengharuskan kegiatan yang melebihi Hari Kerja dan/atau waktu kerja
           Karyawan, maka Perusahaan berwenang melaksanakan ketentuan Hari Kerja Operasional, Waktu Kerja Operasional,
           pergeseran Istirahat Mingguan, dan Ketentuan khusus terkait Hari dan Waktu Kerja.
        3.  Waktu Kerja Lembur hanya diperuntukkan jika terdapat kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan segera dan
           tidak dapat dihindari.
        4.  Waktu Kerja Lembur tidak dapat dilakukan terus-menerus, tidak dapat dijadikan suatu rutinitas, dan tidak dapat dilakukan
           karena adanya penambahan Hari dan/atau Waktu Kerja Operasional, kecuali jika terdapat keadaan sebagaimana tersebut
           dalam Point 2.
        5.  Batasan Waktu Kerja Lembur:
               1.  Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam sehari dan 14 (empat belas) jam seminggu;
               2.  Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam Point 1 tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan
                  pada istirahat mingguan atau hari libur resmi;
               3.  Batasan waktu kerja lembur pada istirahat mingguan atau hari libur resmi:
                      1.  Bagi sistem 5 (lima) hari kerja dalam seminggu adalah 11 (sebelas) jam dalam sehari;
                      2.  Bagi sistem 6 (enam) hari kerja dalam seminggu adalah 10 (sepuluh) jam dalam sehari dan 8 (delapan)
                          jam dalam sehari untuk 1 (satu) hari kerja yang terpendek.
               4.  Batas waktu maksimal kerja lembur dalam 1 (satu) hari adalah sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
        6.  Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan lembur adalah jenis pekerjaan yang sifatnya perlu diselesaikan saat itu juga, dan
           bukan yang bersifat pekerjaan rutin, dengan kriteria sebagai berikut:
               1.  Pekerjaan yang volumenya diatas kapasitas personil dan waktu yang tersedia;
               2.  Pekerjaan tambahan yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu penyelesaian tugas rutin;
               3.  Pekerjaaan yang batas waktu/ditentukan target penyelesaiannya;
               4.  Pekerjaan yang sifat penyelesaiannya segera.
        7.  Karyawan Yang Tidak Berhak Upah Kerja Lembur:
               1.  Karyawan pada Corporate Title Vice President sampai level tertinggi tidak berhak atas upah kerja lembur;
               2.  Karyawan pada Corporate Title sebagaimana dimaksud pada Point 1, waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut
                  waktu kerja yang ditetapkan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
        8.  Untuk Kerja Lembur yang dilakukan lebih dari 3 (tiga) jam, Perusahaan memberikan makan dan minum sekurang-kurangnya
           1.400 kalori yang tidak dapat diganti dengan uang.
        9.  Pejabat yang memerintahkan kerja lembur wajib melakukan verifikasi atas pelaksanaan dan hasil kerja lembur.
        10. Pelanggaran atas pelaksanaan kerja lembur akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

        Referensi:
        1.  Peraturan Direksi Nomor 2 tahun 2017 tentang Teknis Pelaksanaan Kerja Lembur Karyawan;
        2.  Perjanjian Kerja Bersama antara PT PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja.










                                                      226
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231