Page 34 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Strategi Direktorat Sumber Daya Manusia

Larangan Berpolitik

Latar Belakang:
Merujuk pada Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-01/MBU/02/2018 tentang Penegasan Kembali atas Netralitas dan
Larangan Penggunaan Sumber Daya BUMN dalam kegiatan politik praktis Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legistatif,
maka perlu adanya kebijakan terkait netralitas seluruh Insan Pegadaian dari segala bentuk kegiatan politik dan larangan
penggunaan sumber daya BUMN.
Maksud dan Tujuan:
Untuk memberikan penegasan kembali berkaitan dengan netralitas dari Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan
Karyawan BUMN dan larangan penggunanaan sumber daya BUMN dalam kegiatan politik praktis pemilihan kepala daerah dan
pemilihan legislatif.

Pernyataan Kebijakan:
1. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Karyawan BUMN diminta untuk:
1. Tidak ikut serta/terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif;
2. Tidak menggunakan anggaran BUMN, logo BUMN dan fasilitas yang dimiliki BUMN, antara lain berupa kendaraan
dinas/operasional, gedung, ruang aula, lapangan, dan fasilitas lainnya untuk kepentingan
pribadi/kelompok/golongan termasuk untuk keperiuan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan
pemilihan legislatif;
3. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Point 2 diatas, dapat digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan
pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif, sepanjang dilakukan dengan mekanisme bisnis, misalnya
dengan cara sewa menyewa, dengan nilai transaksi yang wajar dan berlaku umum;
4. Menghindari, menghentikan, dan/atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh
pribadi/kelompok/golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis dalam rangka pemilihan kepala daerah dan
pemilihan legislatif;
5. Tidak mengunggah, menanggapi (seperti like，komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto
bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah atau calon anggota legislatif, visi misi bakal calon/bakal pasangan
calon kepala daerah atau calon anggota legislatif, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan
calon kepala daerah atau calon anggota legislatif melalui media online maupun media sosial;
6. Melaporkan indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan kepala daerah dan
pemilihan legislatif kepada lembaga pelaksanan dan/atau pengawas pemilihan;
7. Memberikan sanksi sesuai dengan kewenangannya terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait netralitas dan
penggunaan sumber daya BUMN dalam kegiatan politik praktis pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif;
8. Menetapkan kebijakan terkait pencalonan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan calon anggota legislatif,
netralitas dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif serta larangan penggunaan sumber daya
tersebut di atas untuk juga diterapkan kepada Karyawan dan anak Perusahaan BUMN.
2. Para Pemimpin Wilayah, para Kepala Divisi atau setingkat, para Deputy Bisnis, para Pemimpin Cabang bertanggung jawab
untuk mensosialisasikan Surat Edaran Menteri BUMN tersebut kepada bawahannya masing-masing sehingga dapat
memahami maksud dan tujuan serta isi dari Surat Edaran Menteri BUMN tersebut.

Referensi:
Surat Edaran Nomor 2/SE/2018 tentang Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-01/MBU/02/2018 tentang Penegasan Kembali
atas Netralitas dan Larangan Penggunaan Sumber Daya BUMN dalam kegiatan politik praktis Pemilihan Kepala Daerah dan
Pemilihan Legistatif.

34