Page 33 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Strategi Direktorat Sumber Daya Manusia

Kerjasama dengan Kejaksaan RI

Latar Belakang:
Dalam mendukung optimalisasi penanganan perkara Tindak Pidana Umum, perlu adanya kebijakan yang mengatur pelaksanaan
Nota Kesepahaman antara PT PEGADAIAN (Persero) dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Maksud dan Tujuan:
1. Sebagai rujukan dalam melakukan koordinasi dan tindak lanjut kerjasama dengan institusi Kejaksaan yang ada di Wilayah
masing-masing.
2. Untuk meningkatkan sinergi dan sebagai pedoman kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PT PEGADAIAN (Persero)
dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pernyataan Kebijakan:
1. Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:
1. Koordinasi dan optimalisasi pemulihan aset;
2. Pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan;
3. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum. dan tindakan hukum lain di bidang hukum perdata dan Tata
Usaha Negara (TUN);
4. Pertukaran data/informasi terkait penegakan hukum;
5. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM); dan
6. Pelayanan jasa pegadaian.
2. Seluruh Kantor Wilayah dihimbau agar dapat mengoptimalkan kerjasama tersebut sesuai dengan kebutuhan di wilayah
masing-masing.
3. Untuk pemahaman ditingkat wilayah, dapat dilakukan sosialisasi di Kejaksaan Tinggi setempat dengan melibatkan
Kejaksaan Negeri dan selunjh jajaran manajemen terkait di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah.
4. Jangka Waktu:
1. Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperparyang berdasarkan persetujuan PT PEGADAIAN (Persero) dan Kejaksaan
Republik Indonesia, dengan terlebih dahulu dilakulcan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir
masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan
pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis maksud tersebut
kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.
5. PT PEGADAIAN (Persero) dan Kejaksaan Republik Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
6. Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman, dibebankan kepada anggaran masing-
masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Referensi:
Instruksi Direksi Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kerjasama Antara PT PEGADAIAN (Persero) dan Kejaksaan Republik
Indonesia.

33