Page 79 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

2. Pemusnahan Arsip

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 276/PMK.01/2014 tentang
Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/PMK.01/2015
tentang Tata Cara Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian
Keuangan Keuangan;
3) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4175/
PB/2010 hal Pengelolaan, Pengamanan, dan Penyusutan Arsip.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menetapkan Panitia Pemusnahan Arsip dengan Keputusan
Kepala Kanwil.
2) Panitia Pemusnahan Arsip meneliti dan memilah arsip yang
sudah tidak mempunyai nilai guna sesuai dengan Jadwal

Retensi Arsip (JRA) serta membuat surat usulan pemusnahan
arsip kepada Kepala Kanwil melalui Kepala Bagian Umum
untuk dikirimkan ke Sekretaris Ditjen Perbendaharaan untuk
diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
c.q Kepala Biro Umum.
3) Setelah Surat Keputusan Penetapan Pemusnahan Arsip diterima,
Panitia Pemusnahan Arsip melakukan proses lebih lanjut, antara
lain:

a) Melaksanakan pemusnahan arsip dengan disaksikan oleh 2
(dua ) orang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil;
b) Setiap pemusnahan arsip harus dibuatkan Berita Acara
Pemusnahan Arsip;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 63