Page 40 - MAJALAH 199
P. 40

KUNKER





                                      Komisi IV Temukan


                          Permasalahan Penyaluran



                                      Pupuk Bersubsidi






              Sejumlah petani di Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu,        satu per satu. Menurut Dedi sistem
              Provinsi Jawa Barat, mengungkapkan sejumlah permasalahan           ini akan menyulitkan petugas dan
              kepada Komisi IV DPR RI. Permasalahan yang dihadapi di             memberatkan petani. Belum lagi Kartu
              antaranya kelangkaan pupuk bersubsidi, anjloknya harga gabah       Tani juga kerap harus diperbarui.
                                                                                 Hal ini dinilai merepotkan petani,
              saat panen, hingga minimnya distribusi air irigasi.                khususnya dalam mendapatkan pupuk
                                                                                 bersubsidi. Komisi IV DPR RI pun
                                                                                 menawarkan tiga opsi kepada petani.
                                                                                   “(Salah satu opsi) Cabut subsidi
                                                                                 pupuk, pemerintah beli gabah dengan
                                                                                 disubsidi,” tandas Dedi menjawab opsi
                                                                                 yang diinginkan petani. 
                                                                                   Dalam kesempatan yang sama,
                                                                                 Anggota Komisi IV DPR RI Ono
                                                                                 Surono mengatakan, distribusi pupuk
                                                                                 bersubsidi kepada petani harus benar-
                                                                                 benar tertata baik sesuai dengan
                                                                                 aturan. Bahkan untuk membuktikan
                                                                                 keluhan petani terkait ketersediaan
                                                                                 pupuk bersubsidi dan perbedaan
                                                                                 harga pupuk nonsubsidi, pihaknya
                                                                                 mengunjungi salah satu kios penyalur
                                                                                 pupuk bersubsidi di Indramayu. Ia
                                                                                 menilai permasalahan ini hampir terjadi
              Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memimpin sidak Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI di
              Indramayu. (Foto: Sofyan/Man)                                      di seluruh Indonesia.
                                                                                   “Karena memang faktanya rencana
                                                                                 definitif kebutuhan kelompok itu
                        husus terkait Kartu    digitalnya nggak ada. Pertanyaannya   belum bisa di-back up APBN secara
                        Tani yang seharusnya   kartunya dapat dari mana?” kata Dedi   full, mungkin baru setengahnya. Jadi
                        memudahkan petani      usai memimpin pertemuan Panja Pupuk   untuk memenuhi kebutuhan petani
                        mendapatkan pupuk      Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV   yang (lahannya) di bawah 2 hektar
             K bersubsidi, Wakil Ketua         DPR RI dengan Bupati Indramayu,   masih kurang. Untuk itu Komisi IV,
              Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai   DKementerian Pertanian, Direksi   terutama Panja, permasalahan ini
              belum terkoneksinya sistem data yang   Pupuk Indonesia, perwakilan Himbara   dibedah secara mendalam, khususnya
              dibangun pemerintah dengan petani   dan petani di Indramayu, Jawa Barat,   di Indramayu, sebagai kabupaten
              dan kios pupuk.                  pertengahan Juni 2021.            yang tertinggi produksi berasnya
                “Maksud saya begini, kan orang   Politisi Partai Golkar itu juga   se-Indonesia. Sehingga dengan tata
              (petani) pegang Kartu Tani, begitu   mengkiritisi pendataan di sistem   niaga pupuk yang kacau seperti ini,
              pegang kartu kan kayak di swalayan.   Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan   saya menyampaikan ini benar-benar
              Berarti kartu berlangganan, otomatis   Kelompok (e-RDKK) yang masih   harus dibedah dari mulai distributor,
              data digitalnya (seharusnya) ada donk.   manual. Pasalnya untuk mengakses   agen, kios, termasuk terkait kartu tani,”
              Ini kan ketika pegang Kartu Tani, data   nama salah satu petani, harus dicari       tandas politisi PDI-Perjuangan itu.



               40     PARLEMENTARIA      EDISI 199      TH. 2021
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45