Page 36 - MAJALAH 199

KUNKER

Komisi I Tinjau

Permasalahan di RS TNI

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi I di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta. Foto: Eno/jk

Komisi I DPR RI menurunkan tim kunjungan kerja untuk meninjau lebih baik lagi, sehingga tidak ada
rumah sakit milik TNI yang ada di daerah. Komisi I menginginkan ketertundaan sampai empat bulan.
agar kinerja RS milik TNI tersebut tidak terhalang dengan Bayangkan, layanan sudah diberikan,
pasien sudah pulang, tapi klaim ke
permasalahan yang sedang dihadapi. BPJS belum juga cair. Ini artinya pihak
RS harus punya cadangan dana yang
cukup. Karena kalau cadangan dana ini
habis, maka RS tidak bisa memberikan
aat memimpin Tim BPK bisa baik, karena RS ini dibangun layanan,” ujar Kharis.
Kunspek Panja Pemenuhan di atas tanah Lanud, bukan tanah RS.
Kesejahteraan Prajurit TNI Mudah-mudahan nanti ada kebijakan PERHATIKAN PELAYANAN BAGI TNI
Komisi I DPR RI ke RSPAU dr. dari KSAU atau Kemhan sehingga DAN KELUARGA
S S. Hardjolukito, Yogyakarta, temuan ini tidak akan berlanjut,” ucap Di Semarang, Wakil Ketua Komisi I DPR
Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Kharis. RI Anton Sukartono Suratto mengatakan,
Almasyhari mengatakan, area lahan yang Kharis juga menyoroti masalah RS TNI awalnya memang diperuntukkan
dibangun di RSPAU dr. S. Hardjolukito penundaan pembayaran yang dilakukan TNI dan keluarganya. Namun, saat ini
yang secara administrasi masih dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Ia mengatakan, RS TNI sudah melayani pengobatan
oleh Lanud Adisutjipto. Ia berharap agar permasalahan ini juga dialami oleh bagi masyarakat sipil dan diperkuat
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) banyak rumah sakit di seluruh lagi dengan adanya program BPJS
juga Menteri Pertahanan turun langsung Indonesia. Kharis berharap, hal tersebut Kesehatan. Anton meminta ketersediaan
menyelesaikan permasalahan ini. tidak mempengaruhi pelayanan di pelayanan dan ruangan bagi TNI serta
“Ada permasalahan tanah di RS ini, RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta. keluarganya harus tetap diperhatikan.
dimana masih milik Lanud. Oleh karena “Mudah-mudahan nanti BPJS “Kita harus bijaksana juga, kehadiran
itu, nanti kita akan usahakan agar audit Kesehatan bisa berbenah menjadi RS itukan bagi siapapun. Tapi tentu RS

36 PARLEMENTARIA EDISI 199 TH. 2021