Page 38 - MAJALAH 199

KUNKER

Penyelesaian Konflik Tanah

Harus Perhatikan Berbagai Aspek

Panja Pertanahan Komisi II DPR RI menjalankan fungsi Junimart menerangkan, seringkali
pengawasan dengan melakukan pertemuan dengan Wakil penanganan dan penyelesaian
Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Kapolda Sumut, terhadap sengketa dan konflik
pertanahan dihadapkan pada dilema
Kepala Kejati Sumut, Kepala Kanwil BPN Sumut, Dirut PTPN IV antara berbagai kepentingan yang
di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sumatera Utara, Juni lalu. sama-sama penting. Tentunya,
Pertemuan tersebut membahas upaya pemberantasan mafia mencari win-win solution atas
tanah di Indonesia. konflik yang sudah terjadi jelas
membutuhkan upaya yang tidak
mudah.
“Dengan usaha penyelesaian
akil Ketua Komisi memperhitungkan berbagai aspek baik akar masalah, diharapkan sengketa
II DPR RI Junimart hukum maupun non hukum. dan konflik pertanahan dapat
Girsang mengatakan, “Sengketa dan konflik pertanahan ditekan semaksimal mungkin
konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan sekaligus menciptakan suasana
W merupakan persoalan yang sifatnya kompleks dan multi kondusif dan terwujudnya kepastian
yang kronis dan bersifat klasik serta dimensi, Karena itu dibutuhkan hukum dan keadilan agraria yang
berlangsung dalam kurun waktu pemahaman mengenai akar mensejahterakan,” sambungnya.
tahunan bahkan puluhan tahun dan konflik, faktor pendukung dan Junimart menjelaskan, masalah
selalu ada dimana-mana. Oleh karena faktor pencetusnya sehingga dapat konflik dan sengketa Pertanahan
itu usaha pencegahan, penanganan dirumuskan strategi dan solusinya,” ujar merupakan persoalan besar bagi
dan penyelesaiannya harus politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. bangsa dan negara, bukannya
semakin mereda tetapi
justru semakin bereskalasi
dari waktu ke waktu dan
mengarah pada tindakan
anarkhi yang merugikan
semua pihak. Jika
dibiarkan berlarut maka
akan sebuah kasus yang
sangat kompleks dan
masalahnya tidak mudah
lagi dipecahkan.
“Panja Permasalahan
Agraria Komisi II DPR RI
yang tugasnya membidangi
pertanahan, diharapkan
dengan adanya pertemuan
ini permasalahan tanah
yang terjadi di Provinsi
Sumatera Utara dapat
didiskusikan dan ditemukan
cara penyelesaiannya sesuai
Tim Kunspek Panja Pertanahan Komisi II DPR RI foto bersama dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumut, Kajati dengan kewenangan masing-
Sumut, Kakanwil BPN Sumut, Dirut PTPN IV di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan. Foto: Arief/Man masing,” harapnya. l afr/es

38 PARLEMENTARIA EDISI 199 TH. 2021