Page 20 - E-MODUL KONSEP DASAR PPKN SD_Neat

dalam proses pemecahan masalah maupun dalam pengambilan keputusan
kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.
UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas sebagai landasan operasional
penuh dengan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan.
Pada Pasal 3 ayat (2) tentang fungsi dan tujuan negara dikemukakan bahwa:
Pendidikan nasional berfungsimengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.
Selanjutnya, pada Pasal 37 ayat (1) dikemukakan bahwa kurikulum
pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: “... b. pendidikan
kewarganegaraan; ...” dan pada ayat (2) dikemukakan bahwa kurikulum
pendidikan tinggi wajib memuat: “... b. pendidikan kewarganegaraan; ...”.
Sedangkan pada bagian penjelasan Pasal 37 dikemukakan bahwa
“Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik
menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.”
Adanya ketentuan tentang pendidikan kewarganegaraan dalam UU
Sisdiknas sebagai mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan dasar,
menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran ini menempati
kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional
dinegara ini. Adapun arah pengembangannya hendaknya difokuskan pada
pembentukan peserta didik agar menjadi manusia Indonesia yang memiliki
rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Berlakunya ketentuan tentang otonomi pendidikan membawa implikasi
bagi setiap satuan pendidikan termasuk implikasi dalam pengembangan
kurikulum. Bahwa mereka memiliki kewenangan yang lebih besar dalam
pengembangan kurikulum bahkan dalam pengelolaan bidang lainnya, namun
dipihak lain mereka pun dituntut agar selalu meningkatkan kualitas satuan
pendidikan yang sesuai dengan standar nasional terkait. Untuk lebih jels
dapa dilihat pada link berikut https://youtu.be/ZUFtG9IqBYw

b. Norma dalam Materi PKn
Norma adalah kaidah atau peraturan yang pasti dan bila dilanggar
mengakibatkan sanksi (Sapriya, 2012). Norma disebut pula dalil yang
mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat
didalam berbuat, bertingkah laku, untuk menciptakan masyarakat yang
aman, tertib, dan teratur. Simak video pada link
https://youtu.be/ZUFtG9IqBYw untuk pemahaman lebih lanjut terkait dengan
norma dalam materi PPKn
Secara umum, norma biasanya bersanksi, yakni ancaman atau akibat
yang akan diterima apabila norma itu tidak dilaksanakan. Sedikitnya ada
empat jenis norma, ialah: norma kesopanan, norma kesusilaan, norma
agama, dan norma hukum.
1) Norma kesopanan atau disebut pula norma sopan santun. Norma
ini dimaksudkan untuk menjaga atau menciptakan keharmonisan

14