Page 83 - E-MODUL KONSEP DASAR PPKN SD_Neat
P. 83
kaitannya dengan negara lain.Politik luar negeri merupakan salah satu
sarana untuk mencapai kepentingan nasional dalam pergaulan
antarbangsa atau sering disebut hubungan internasional. Hubungan
internasional sangat diperlukan dalam upaya kerja sama di bidang
ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Politik luar negeri merupakan bagian yang integral (tidak
terpisahkan) dari strategi nasional keseluruhan, yang merupakan sarana
untuk mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri berdasarkan Pancasila
sebagai tuntunan moral dan etika, politik luar negeri Indonesia yang
ditujukan untuk kepentingan nasional dan pembangunan nasional. Dasar
politik luar negeri Indonesia adalah politik damai. Artinya, negara Indonesia
dalam hubungan dengan negara lain lebih mengutamakan persahabatan
dan kerja sama secara damai dan saling menguntungkan. Dengan
demikian, politik uar negeri Indonesia memiliki peran yang besar dalam
melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain. Peran Indonesia
dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerjasama
antarbangsa yang saling menguntungkan perlu terus diperluas dan
ditingkatkan. Untuk pemahaman lebih lanjut terkait dengan politik luar
negeri Indonesia pada era globalisasi dapat di simak melalui link video
pembelajaran berikut ini https://youtu.be/Iw_bGJT9nmk
Politik luar negeri Indonesia harus dilandasi oleh prinsip dan
pandangan tertentu sehingga bangsa indonesia dapat mengambil sikap dan
tindakan dalam menghadapi perkembangan situasi dunia. Landasan politik
luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut:
1) Landasan idiil, yaitu Pancasila, sila Kemanusiaan yang adil dan
beradab.
2) Landasan konstitusional, yaitu UUD 1945 yang terdapat pada bagian
berikut:
a) Pembukaan UUD 1945 alinea I dan IV
b) Pasal-pasal UUD 1945, yaitu pasal 11 ayat (1), (2), dan (3); pasal
13 ayat (1), (2), dan (3).
3) Landasan operasional adalah sebagai berikut:
a) Ketetapan MPR tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009
b) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
c) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
e. Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
May Rudy (2003) Sulit bagi suatu negara untuk menutup hubungan
dengan negara lain. Saat awal berdirinya suatu negara, dibutuhkan
pengakuan kemerdekaan oleh negara lain terhadap negara tersebut.
Dengan demikian, sejak kelahirannya, suatu negara pasti membutuhkan
kehadiran atau mungkin saja bantuan dari negara lain. Pada masa
selanjutnya, hubungan antarnegara terjalin melalui hubungan perdagangan,
diplomasi, transfer ilmu pengetahuan , dan sebagainya. Dalam kehidupan
modern yang ditandai oleh semakin kaburnya batas-batas wilayah,
hubungan antarnegara justru semakin digalakkan. Hubungan tersebut tidak
hanya diwarnai oleh kepentingan politik, namun juga kepentingan ekonomi
77