Page 83 - E-MODUL KONSEP DASAR PPKN SD_Neat
P. 83

kaitannya  dengan  negara  lain.Politik  luar  negeri  merupakan  salah  satu
                      sarana  untuk  mencapai  kepentingan  nasional  dalam  pergaulan
                      antarbangsa  atau  sering  disebut  hubungan  internasional.  Hubungan
                      internasional  sangat  diperlukan  dalam  upaya  kerja  sama  di  bidang
                      ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
                             Politik  luar  negeri  merupakan  bagian  yang  integral  (tidak
                      terpisahkan)  dari  strategi  nasional  keseluruhan,  yang  merupakan  sarana
                      untuk mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri berdasarkan Pancasila
                      sebagai  tuntunan  moral  dan  etika,  politik  luar  negeri  Indonesia  yang
                      ditujukan  untuk  kepentingan  nasional  dan  pembangunan  nasional.  Dasar
                      politik luar negeri Indonesia adalah politik damai. Artinya, negara Indonesia
                      dalam  hubungan  dengan  negara  lain  lebih  mengutamakan  persahabatan
                      dan  kerja  sama  secara  damai  dan  saling  menguntungkan.  Dengan
                      demikian,  politik  uar  negeri  Indonesia  memiliki  peran  yang  besar  dalam
                      melakukan  hubungan  kerja  sama  dengan  negara  lain.  Peran  Indonesia
                      dalam  membina  dan  mempererat  persahabatan  dan  kerjasama
                      antarbangsa  yang  saling  menguntungkan  perlu  terus  diperluas  dan
                      ditingkatkan.  Untuk  pemahaman  lebih  lanjut  terkait  dengan  politik  luar
                      negeri  Indonesia  pada  era  globalisasi  dapat  di  simak  melalui  link  video
                      pembelajaran berikut ini https://youtu.be/Iw_bGJT9nmk
                             Politik  luar  negeri  Indonesia  harus  dilandasi  oleh  prinsip  dan
                      pandangan tertentu sehingga bangsa indonesia dapat mengambil sikap dan
                      tindakan dalam menghadapi perkembangan situasi dunia. Landasan politik
                      luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut:
                        1)  Landasan  idiil,  yaitu  Pancasila,  sila  Kemanusiaan  yang  adil  dan
                            beradab.
                        2)  Landasan konstitusional, yaitu UUD 1945 yang terdapat pada bagian
                            berikut:
                             a)  Pembukaan UUD 1945 alinea I dan IV
                             b)  Pasal-pasal UUD 1945, yaitu pasal 11 ayat (1), (2), dan (3); pasal
                                13 ayat (1), (2), dan (3).
                        3)  Landasan operasional adalah sebagai berikut:
                             a)  Ketetapan  MPR  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
                                Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009
                             b)  UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
                             c)  UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

                      e.  Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
                             May Rudy (2003) Sulit bagi suatu negara untuk menutup hubungan
                      dengan  negara  lain.  Saat  awal  berdirinya  suatu  negara,  dibutuhkan
                      pengakuan  kemerdekaan  oleh  negara  lain  terhadap  negara  tersebut.
                      Dengan  demikian,  sejak  kelahirannya,  suatu  negara  pasti  membutuhkan
                      kehadiran  atau  mungkin  saja  bantuan  dari  negara  lain.  Pada  masa
                      selanjutnya, hubungan antarnegara terjalin melalui hubungan perdagangan,
                      diplomasi, transfer ilmu pengetahuan , dan sebagainya. Dalam kehidupan
                      modern  yang  ditandai  oleh  semakin  kaburnya  batas-batas  wilayah,
                      hubungan antarnegara justru semakin digalakkan. Hubungan tersebut tidak
                      hanya diwarnai oleh kepentingan politik, namun juga kepentingan ekonomi




                                                           77
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88