Page 47 - E-Modul Wawasan Kependidikan

1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan,
nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan
sistem terbuka dan multi makna.
3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun
kamauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses
pembelajaran.
5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca,
menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen
masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian
mutu layanan pendidikan.
Landasan hukum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal
32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan
pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi itu di antaranya Pasal 20, Pasal
21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa
pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 bahkan
mengamanatkan agar: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional”.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan
nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan
pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya” peningkatan mutu serta relevansi dan
efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh hal tersebut
Sistem ini perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana,
terarah, dan berkesinambungan (Kemendiknas, 2010).
Adapun Kelengkapan Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003,
terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal. Hal-hal yang termuat antara lain Ketentuan
umum, Prinsip Penyelenggaraan, Peserta didik,Tenaga Kependidikan,
Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Pendanaan, Pengelolaan, Pengawasan,
Ketentuan pidana, Badan hukum, peran masyarakat dalam Pendidikan.

41