Page 46 - E-Modul Wawasan Kependidikan

pendidikan dari suatu entitas. Jenis-jenis program pendidikan nasional, di
anataranya sebagai berikut.
a. Pendidikan umum yaitu pendidikan dasar dan menengah yang
mengkhususkan perluasan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta
didik untuk meneruskan ke tahap yang lebih tinggi.
b. Pendidikan keagamaan yaitu Pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi
yang menyiapkan peserta didiknya berperan dengan penguasaan ilmu
pengetahuan agama atau menjadi ahli ilmu agama.
c. Pendidikan akademik yaitu pendidikan tinggi dengan program sarjana atau
pascasarjana yang ditujukan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan
tertentu.
d. Pendidikan vokasi yaitu pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didiknya
untuk memperoleh pekerjaan dengan keterampilan terapan tertentu.
Pendidikan ini setara dengan sarjana.
e. Pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan menengah yang menyiapkan peserta
didiknya untuk memiliki profesi di bidamg terterntu.
f. Pendidikan khusus, yaitu pengadaan pendidikan untuk peserta didik
dengan kecerdasan luar biasa atau mempunyai kelainan. Pendidikan ini
diselenggarakan secara inklusif dan berbentuk entitas pendidikan khusus
berjenjang dasar atau menengah.
g. Pendidikan profesi, yaitu pendidikan tinggi sesudah program sarjana yang
menyiapkan peserta didik untuk memperoleh profesi dengan syarat keahlian
khusus.
Dalam sistem pendidikan nasional terdapat tiga jalur pendidikan,
termaktub pada Pasal 13 UU RI No. 20 Tahun 2003 bahwa: (1) Jalur
pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat
saling melangkapi dan memperkaya. (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka
dan/atau melalui jarak jauh.
Menurut Penjelasan atas UU RI No. 20 Tahun 2003, strategi
pembangunan pendidikan nasional, meliputi:
a) Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
b) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
c) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
d) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
e) peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
f) penyediaan sarana belajar yang mendidik;
g) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan
berkeadilan;
h) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
i) pelaksanaan wajib belajar;
j) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
k) pemberdayaan peran masyarakat;
l) pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
m) pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.
Menurut Pasal UU RI No. 20 Tahun 2003, dalam konteks sistem
pendidikan nasional, ditegaskan agar penyelenggaraan pendidikan didasarkan
kepada prinsip-prinsip sebagai berikut.

40