Page 68 - E-Modul Wawasan Kependidikan
P. 68

Pola PPG (Pendidikan Profesi Guru)
                         Program  Pendidikan  Profesi  Guru  (PPG)  Dalam  Jabatan  merupakan
                  salah  satu  kebijakan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  untuk
                  menyelesaikan dan menuntaskan sertifikasi guru dalam jabatan, sebagaimana
                  yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
                  &  Dosen.  Pola  PPG  terus  mengalami  penyesesuaian  sesuai  perkembangan
                  dan  kebutuhan  di  lapangan.  Berikut  disajikan  pola  PPG  dalam  jabatan  tahun
                  2021 seperti pada Gambar 7.2.


























                                  Gambar 7.2 Pola PPG Dalam Jabatan Tahun 2021

                         Berdasarkan Gambar 7.2., PPG tahun 2021 dikemas ke dalam sejumlah
                  tahapan  yaitu  (1)  pendalaman  materi,  (2)  pengembangan  perangkat
                  pembelajaran,  (3)  Uji  Komprehensif,  (4)  PPL  di  sekolah  asal,  dan  (5)  Uji
                  Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Guru (UKMPPG). Pendalaman materi
                  dengan beban belajar 5 sks, pengembangan perangkat pembelajaran dengan
                  beban belajar 3 sks, dan PPL di sekolah asal dengan beban belajar 4 sks. Jadi,
                  total beban belajar yaitu 12 SKS.

                  6. Organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia
                         Menurut  UU  RI  No 14  tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen dijelaskan
                  bahwa organisasi profesi guru merupakan perkumpulan yang berbadan hukum
                  yang  didirikan  dan  diurus  oleh  guru  untuk  mengembangkan  profesionalitas
                  guru. Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Organisasi
                  profesi  berfungsi  untuk  memajukan  profesi,  meningkatkan  kompetensi,  karier,
                  wawasan  kependidikan,  perlindungan  profesi,  kesejahteraan,  dan  pengabdian
                  kepada  masyarakat.  Guru  wajib  menjadi  anggota  organisasi  profesi.
                  Pembentukan  organisasi  profesi  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan
                  perundang-undangan.  Pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  dapat
                  memfasilitasi  organisasi  profesi  guru  dalam  pelaksanaan  pembinaan  dan
                  pengembangan profesi guru. Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:
                  a.  menetapkan dan menegakan kode etik guru;
                  b.  memberikan bantuan hukum kepada guru;





                                                           62
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73