Page 63 - E-Modul Wawasan Kependidikan
P. 63

2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas
                  utama mendidik,  mengajar,  membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,  dan
                  mengevaluasi  peserta  didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur  pendidikan
                  formal,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah.  Guru  mempunyai
                  kedudukan  sebagai  tenaga  professional  pada  jenjang  pendidikan  dasar,
                  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  anak  usia  dini  pada  jalur  pendidikan
                  formal  yang  diangkat sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Adapun
                  tugas guru sebagai profesi adalah sebagai berikut.
                  1)  Membantu  peserta  didik  untuk  mengembangkan  seluruh  potensinya
                      sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna.
                  2)  Membantu  anak  belajar  sehingga  kemampuan  intelektualnya  tumbuh
                      dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman,
                      nilai, dan  sika
                  3)  Menyampaikan  berbagai  ilmu  pengetahuan  kepada  peserta  didik  dengan
                      menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh dengan kreativitas
                      sehingga kreativitas  peserta  didik tumbuh dan berkemban
                  4)  Menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik sehingga melekat
                      dan tumbuh menjadi satu dengan perilaku peserta didik setiap hari.
                  5)  Membangun  watak  dan  kepribadian  peserta  didik  menjadi  orang  yang
                      memiliki  watak  dan  kepribadian  tertentu  yang  diperlukan  oleh  masyarakat
                      luas,
                  6)  Mengajar peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain, dan
                  7)  Mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia.
                         Dantes (2017) menguraikan beberapa landasan hukum yang mendasari
                  bahwa jabatan guru sebagai satu jabatan profesi antara lain: Undang-Uindang
                  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,
                  dengan  beberapa  aturan  pelaksanaannya,  terutama  dalam  bentuk  Peraturan
                  Pemerintah  no  19  tahun  2005  tentang  standar  nasional  pendidikan,
                  menunjukkan  upaya  pendidikan  di  Indonesia  telah  memiliki  landasan  hukum
                  yang  cukup  kuat,  karena  produk  hukum  tersebut  telah  memberikan
                  dasar/alasan  pemikiran  dan  sekaligus  memberikan  rujukan  mengenai  pokok-
                  pokok  pemecahan  masalah  yang  berkenaan  dengan  upaya  pelaksanaan
                  pendidikan di Indonesia.
                         Pada Bab IX, Pasal 39 Ayat 1 menegaskan bahwa tenaga kependidikan
                  bertugas     melaksanakan        administrasi,    pengelolaan,      pengembangan,
                  pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada
                  satuan pendidikan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga
                  profesional  yang  bertugas  merencanakan  dan  melaksanakan  proses
                  pembelajaran,  menilai  hasil  pembelajaran,  melakukan  pembimbingan  dan
                  pelatihan,  serta  melakukan  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat,
                  terutama  bagi  pendidik  pada  perguruan  tinggi.  Pendidik  pada  jenjang
                  pendidikan tinggi disebut dosen, sedangkan pada jenjang di bawahnya disebut
                  guru.
                         Jabatan guru adalah jabatan profesi, dimana suatu jabatan profesi harus
                  diampu  oleh  seorang  yang  profesional,  yang  memiliki  keahlian  dalam
                  bidangnya.  Sehingga  jabatan  guru  harus  dipegang  oleh  seorang  profesional.
                  Maka  dari  itu  keprofesionalan  tersebut  harus  dibuktikan  dengan  pencapaian
                  kualifikasi, penguasaan keahlian dan kompetensi dalam bidangnya. Dalam UU




                                                           57
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68