Page 65 - E-Modul Wawasan Kependidikan

4) Meningkatkan profesionalisme guru pendidik
Pendapat senada disampaikan oleh Mulyasa (2007) menyatakan bahwa
tujuan dari sertifikasi adalah sebagai berikut.
1) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
2) Melindungi masyarakat dari praktik yang tidak berkompeten, sehingga bisa
merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan
3) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan
memberikan rambu-rambu dan instrumen untuk melaksanakan seleksi
terhadap pelamar yang berkompeten
4) Membangun citra di masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga
kependidikan
5) Memberikan jalan keluar dalam rangka peningkatan mutuk pendidik dan
tenaga kependidikan

b. Landasan Hukum Sertifikasi Guru
Landasan atau dasar hukum dari sertifikasi guru adalah sebagai berikut.
1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3) Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.16 Tahun 2006 tentang Standar
Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik
5) Fatwa Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.I.UM.01.02-253
6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.18 Tahun 2007 tentang Setifikasi
untuk Guru dalam Jabatan.
7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.40 Tahun 2007 tentang
Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.
8) Keputusan Mendiknas No.057/O/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan
Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan
9) Keputusan Mendiknas No.122/P/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan
Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui
Jalur Pendidikan

c. Pola Sertifikasi Guru yang Pernah dilakukan di Indonesia
Adapun pola sertifikasi guru yang pernah dan sedang dilakukan di
Indonesia, antara lain: (1) pemberian Sertifikasi Pendidik secara langsung
(PBPL), (2) portofolio, (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), dan (4)
Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pola yang keempat ini masih digunakan
sampai sekarang
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun
2012, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan bisa mengikuti
sertifikasi dengan prosedur pelaksanaan seperti ditunjukkan pada Gambar 7.1.

59