Page 64 - E-Modul Wawasan Kependidikan

No.14/2005 dan PP No. 19/2005, diperbaharui dengan PP 32/2013 disebutkan
bahwa guru yang profesional adalah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan
sarjana (S1/D4) dalam bidang studi yang diajarkan, dan menguasai kompetensi
sebagai agen pembelajaran yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi
profesional, kompotensi sosial, dan kompetensi keperibadian
Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga professional dibuktikan
dengan sertifikat pendidik. Penjelasan lebih lanjut tentang sertifikasi guru dapat
dilihat dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 1,
pasal 8, pasal 11, dan pasal 16. Pada Pasal 1, butir 11 disebutkan bahwa
sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
Pada butir 12 dijelaskan bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai
pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
Pada pasal 8 diatur mengenai kewajiban guru, yaitu guru wajib memiliki
kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani,
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Lebih labjut, pada pasal 11 ditegaskan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi
persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang
memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan
ditetapkan oleh Pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif,
transparan, dan akuntable.Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik
sebagaimana dimaksu pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pada Pasal 16 dijelaskan bahwa pemerintah memberikan tunjangan
profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah
memiliki serifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan
dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan
profesi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan setara dengan 1
(satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa
kerja, dan kualifikasi yang sama. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ketentuan
lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dengan adanya sertifikasi guru dapat memebrikan sejumlah manfaat.
Adapun manfaat dari sertifikasi guru adalah sebagai berikut.
1) Melindungi profesi guru dari praktik yang tidak berkompentensi, yang bisa
merusak citra profesi guru.
2) Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak profesional dan
tidak berkualitas.
3) Meningkatkan kesejahteraan guru.
Tujuan dari sertifikasi guru yang dimuat dalam buku panduan
Kemendiknas adalah sebagai berikut.
1) Menentukan kelayakan guru didalam melaksanakan tugas sebagai agen
pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2) Meningkatkan suatu proses dan mutu pendidikan
3) Meningkatkan martabat guru atau pendidik

58