Page 480 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam
P. 480
Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3
masyarakat setidaknya dapat dipahami sebagai bentuk pembebasan
masyarakat—dari lapisan bawah atau rakyat kecil yang umumnya miskin secara
material maupun kultural—dari ketergantungan sehingga mereka bisa mandiri,
mampu berperan aktif dan kompetitif serta memiliki posisi tawar menawar yang
kuat sebagai subyek atau motor penggerak perubahan, bukan sebatas objek
penerima manfaat (beneficiaries).
Di Indonesia, gerakan pemberdayaan masyarakat umumnya diinisiasi oleh
kelompok Non-Governmental Organizations (NGO) atau lebih dikenal sebagai
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berupaya menjadi bagian dari tatanan
2
masyarakat yang non-politis, bahkan cenderung memandang rendah kehidupan
politik, LSM pada gilirannya lebih mementingkan aspek teknis teknokratis dan
rekayasa sosial (social engineering) dalam memerankan dirinya. Dalam posisi
ini, LSM dinilai sangat strategis untuk memainkan peran civil society, utamanya
sebagai penyambung tersampainya beragam pesan perubahan yang telah
dirumuskan ke dalam istilah-istilah masyarakat.
Tulisan ini berupaya memotret sejarah dan dinamika perkembangan gerakan
pemberdayaan masyarakat oleh LSM di Indonesia. Selain menjelaskan beberapa
LSM yang menfokuskan diri pada ranah pemberdayaan masyarakat—dengan
melihat latar belakang, visi, misi, tujuan dan kegiatan-kegiatannya—tulisan
ini juga berupaya melihat dinamika perkembangan gerakan pemberdayaan
masyarakat oleh LSM, khususnya dalam memperjuangkan visi dan gagasan-
gagasan di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.
Setting Historis Kemunculan: Peran Kelas Menengah
Santri
Gerakan pemberdayaan Gerakan pemberdayaan masyarakat berkembang di Indonesia seiring
masyarakat
berkembang di menguatnya program pembangunan yang gencar dilakukan oleh pemerintah
Indonesia seiring Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Melanjutkan kerja rezim lama di bawah
menguatnya program kepemimpinan Sukarno, pemerintahan baru pimpinan Soeharto memulai
pembangunan yang
gencar dilakukan oleh agenda kerjanya melalui upaya menata ulang struktur ekonomi-politik Indonesia.
pemerintah Orde Baru
pimpinan Presiden Sebagai akibat krisis ekonomi dan krisis politik yang diwariskan rezim
3
4
Soeharto.
sebelumnya serta melihat berbagai tantangan yang bersumber pada sisa-sisa
464