Page 481 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam
P. 481

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3







           pendukung Sukarno dan gerakan komunis, perhatian utama Soeharto selaku
           pemimpin negara diarahkan untuk menciptakan mekanisme yang dapat
           meminimalkan ragam konflik sosial dan pada saat yang sama memaksimalkan
           produktivitas  ekonomi.  Atau,  bagaimana  menyusun  kembali  sistem  politik
           menjadi politik yang “tertib”.
                                      5
                                                                                            Soeharto dengan
                                                                                             dibantu tokoh-
           Untuk tujuan tersebut, Soeharto dengan dibantu tokoh-tokoh yang memiliki       tokoh yang memiliki
                                                                                             kompetensi di
           kompetensi di bidangnya masing-masing  menciptakan suatu format politik         bidangnya masing-
                                                  6
           yang memberikan penekanan pada stabilitas politik dan pembangunan              masing menciptakan
           ekonomi. Stabilitas politik dan pembanguan ekonomi dilihat sebagai dua          suatu format politik
           sisi dari mata uang yang sama, karena tanpa stabilitas politik pembangunan      yang memberikan
                                                                                            penekanan pada
           ekonomi tidak akan dapat dijalankan, sedangkan tanpa adanya pembangunan          stabilitas politik
           ekonomi, stabilitas akan sulit dicapai.  Dengan dasar itu, Soeharto selanjutnya   dan pembangunan
                                              7
           menerapkan suatu format politik yang memusatkan kekuasaan pada lembaga              ekonomi.
           eksekutif. Hal ini dilakukan untuk mengatasi situasi krisis setelah pecahnya
           G 30S/PKI yang hampir melumpuhkan sistem pemerintahan dan membawa
           Indonesia ke ambang perpecahan dan konflik berdarah.

           Maka, dua tujuan pemerintah yang segera dilancarkan kala itu adalah
           pertumbuhan ekonomi dan penciptaan ketertiban atau stabilitas politik. Untuk
           mencapai tujuan tersebut, para elite pemerintah di bawah komando Soeharto
           memandang bahwa menciptakan suatu sistem ekonomi yang berorientasi ke
           luar dan suatu politik teknokratik yang tertib merupakan syarat mutlak yang
           harus dipenuhi. Untuk mencapainya, pertama, pemerintah harus menerapkan
           kebijaksanaan ekonomi yang mendukung pertumbuhan negara yang signifikan.
           Kedua, pemerintah harus memelihara sistem politik yang terkendali secara ketat
           dan tertib.” Dua kebijakan ini pada gilirannya menjadi piranti utama pemerintah
                                                                                    8
           dalam melancarkan strategi pembangunan yang terencana dan berskala besar.
           Ide  dasar  pemerintah  kala  itu  adalah  melakukan  transformasi  masyarakat—
           tentu dalam kerangka teori modernisasi—dari yang sebelumnya masih berada
           di tahap agraris- tradisional ke tahap modern-industrial. Setidaknya, ada tiga ciri
           dalam strategi pembangunan yang dianut. Pertama, pemerintah tampil sebagai
           agen pembangunan. Peran ini dimungkinkan karena keberhasilan pemerintah
           membentuk koalisi militer-teknokrat yang itu memperoleh dukungan dari
           negara-negara Barat. Kedua, diadopsinya strategi pertumbuhan ekonomi yang
           berpijak pada dua kaki, yaitu pembangunan pertanian dan pedesaan untuk
           mencapai swasembada pangan, sebagai basis stabilitas ekonomi-politik, dan
           industrialiasi, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap
           barang-barang konsumen secara massal. Sedangkan ciri ketiga adalah integrasi
           Indonesia ke dalam perekonomian dunia, baik dalam rangka mendapatkan
           pembiayaan pembangunan pemerintah maupun dalam bentuk penanaman
           modal asing dan perdagangan internasional. 9








                                                                                                 465
   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485   486