Page 482 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Setelah resmi diberlakukan, dua kebijakan pemerintah di atas nyatanya
menjadi sorotan berbagai pihak. Hal yang menjadi pangkal sorotan adalah,
meskipun berhasil dalam aspek ekonomi dan politik, pemerntah—karena
terlalu menekankan pada pencapaian stabilitas politik dan ekonomi—secara
tidak langsung melemahkan kekuatan masyarakat untuk mengontrol dan
mengkritisi jalannya roda pemerintahan. Dalam kondisi inilah berbagai elemen
masyarakat, baik kelompok Islam, kelompok nasionalis, maupun kelompok
yang diasosiasikan dengan golongan “sosialis”—karena keterkaitan mereka
dengan aktivis dan simpatisan bekas PSI—bersatu padu dalam sebuah gerakan
yang muncul untuk merespons kebijakan pemerintah. Aswab Mahasin dengan
sangat baik memotret kondisi tersebut dalam sebuah tulisannya di Prisma,
sebagai berikut:

“Walhasil, ketika medan permainan tak lagi terperangkap dalam me-
dan politik, maka persoalannya bukan lagi bagai mana berbagi porsi dan
menagih janji. Dalam medan budaya yang lebih besar, persoalannya ada-
lah terus mencipta dan memperkaya. Di sini, mungkin sekali telah banyak
teman yang menanti. Sesudah pancang-pancang yang mengungkung
dicabuti, mereka bisa bersama-sama merambah jalan menuju ufuk
Indonesia yang baru—di mana usaha mewujudkan dau lat rakyat yang
hakiki dan melepaskan diri dari belenggu kepapaan dan ketimpangan
sosial sudah menunggu terlalu lama. Jalan ke ufuk itu sudah pasti curam
dan berliku-liku, barangkali malahan memerlukan beberapa angkatan lagi
untuk sam apai ke ujung. Tetapi suatu angkatan tidak dilahirkan untuk
me nyudahi. Seperti bait-bait azan dari menara, mereka justru datang
untuk memulai.” 10

Satu kelompok yang Satu kelompok yang perlu dicatat dalam peta gerakan merespon kebijakan
Satu kelompok yang
perlu dicatat dalam
perlu dicatat dalam
peta gerakan merespon pemerintah saat itu adalah mereka yang mengambil jalur kultural-intelektual
peta gerakan merespon sebagai basis gerakan. Beberapa kalangan menyebut mereka sebagai “kelas
kebijakan pemerintah
kebijakan pemerintah
saat itu adalah mereka menengah santri”. Di Indonesia, label “kelas menengah santri” disematkan
saat itu adalah mereka
yang mengambil jalur
yang mengambil jalur pada sekelompok Muslim yang berorientasi kepada doktrin dan kebudayaan
kultural-intelektual
kultural-intelektual
sebagai basis gerakan. Islam. Kelas menengah santri yang tumbuh di masa Orde Baru adalah bagian
sebagai basis gerakan. dari kelas menengah baru, termasuk di dalamnya para pegawai negeri, kaum
Beberapa kalangan
Beberapa kalangan
menyebut mereka
menyebut mereka intelektual, mahasiswa, ahli hukum, kelompok profesional, pegawai bergaji dari
sebagai “kelas
sebagai “kelas
menengah santri”. Di lembaga swasta, dan lain-lain. 11
menengah santri”. Di
Indonesia, label “kelas
Indonesia, label “kelas
menengah santri”
menengah santri” Aswab Mahasin menggolongkan kelas menengah santri ke dalam tiga lapisan:
disematkan pada
disematkan pada
sekelompok Muslim 1) Lapisan atas, terdiri dari pegawai birokrasi negara, staf kementrian, anggota
sekelompok Muslim DPR, direktur-jenderal, para direktur, kepala-kepala biro dan sub-direktorat, dan
yang berorientasi
yang berorientasi
kepada doktrin dan
kepada doktrin dan mereka yang menduduki posisi-posisi penting di dalam berbagai departemen
kebudayaan Islam.
kebudayaan Islam. dan BUMN; 2) Lapisan yang diisi oleh kaum profesional seperti para eksekutif,
466