Page 314 - 02 BUKU BAHAN MATERI FILM SEJARAH 270118
P. 314

BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DI INDONESIA






                   cita federal ciptaan Belanda yaitu RIS.
                         Polarisasi yang disertai konflik antargolongan selama revolusi di Sunda
                   Kecil juga dikenal dengan sebutan konflik antara “non” dan “ko”, “Rebuplikein

                   unitaris” dan”federalis”. Secara bersenjata atau perang dan perundingan atau
                   diplomasi. Cara-cara dan dukungan yang dilakukan adalah dinamika intern
                   yang dipengaruhi juga oleh faktor-faktor  ekstern  baik  nasional maupun
                   internasional.

                         Proses antara perang dan diplomasiyang memperoleh dukungan respons
                   lokal selama periode revolusi tampak dari dua peristiwa, yaitu Margarana
                   dan Konferensi Denpasar. Respons lokal ternyata berdampak terhadap
                   perubahan sosial yang disertai konflik selama periode revolusi di Sunda Kecil.

                   Kemenangan pihak kaum Republikein ditandai dengan hapusnya kekuasaan
                   tradisonal  kolonial  Dewan  Raja-raja  dan  Paruman Agung  di  Bali, kemudian
                   digantikan oleh aparat republik modern nasionalis.



                   d. Kondisi Politik di Sunda Kecil
                         Diawal pendaratan pasukan Belanda di Sanur, Bali, para pemuda dan
                   pejuang kemerdekaan tidak melakukan perlawanan, meskipun di Bali sejak
                   Agustus 1945 sudah berlaku Pemerintah Republik Indonesia dibawah pimpinan

                   gubernur yang diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia semenjak tanggal
                   19 Agustus 1945. Sukarno mengangkat I Gusti Ketut Pudja sebagai Gubernur
                   Sunda Kecil yang berkedudukan di Singaraja, Bali.
                         Mengenai perkembangan politik di Bali nampaknya Gubernur dengan

                   aparat yang ada tidak sanggup menguasai keadaan sehingga diadakan
                   rapat dengan raja-raja di Bali dan pada tanggal 26 Januari 1946 diputuskan
                   bahwa untuk pemerintahan di Bali, Gubernur menyerahkan wewenang dan
                   kekuasaannya kepada Gabungan Raja-raja di Bali.Wewenang Gubernur hanya

                   terbatas pada pengawasan represif untuk menjamin agar pemerintahan di Bali
                   dilakukan sesuai dengan UUD RI 1945.



                                                                                       313
   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319