Page 315 - 02 BUKU BAHAN MATERI FILM SEJARAH 270118
P. 315

BAHAN MATERI FILM SEJARAH






                      Berdasarkan keputusan  tersebut,  maka  dibentuklah  di  tiap-tiap
                 daerah swapraja dewan perwakilan yang disebut Paruman Negara yang
                 diketuai oleh raja masing-masing. Berdasarkan atas jumlah penduduk,

                 jumlah anggota Paruman Negara ini untuk daerah swapraja Klungkung
                 adalah 18, Karangasem 26, Gianyar 26, Buleleng 28, Tabanan 26, Badung 27,
                 Jemberana 19 dan Bangli 19.
                      Anggota Paruman Negara terdiri dari pungawa-punggawa (camat),

                 Sedahan  Agung  dan  wakil Ketua  Pengadilan  Negeri (Raad),  ditambah
                 dengan anggota-anggota yang dipilih dan dianggkat oleh masing-masing
                 raja. Dewan Paruman Negara ini bertugas untuk menetapkan undang-
                 undang yang berlaku di daerah swapraja itu dan juga untuk menjalankan

                 pemerintahan  swapraja  bersama  raja.  keputusan  tersebut  ditetapkan
                 pada 15 Februari 1946 dan dibulan itu dilaksanakan pula pemilihan dan
                 pengangkatan anggota Paruman Negara tersebut.Lalu dibentuk pula
                 Paruman  Agung, yakni suatu dewan yang memiliki wewenang turut

                 memerintah dan membuat undang-undang.Anggota Dewan Paruman
                 Agung dipilih oleh Paruman Negara.
                      Paruman Agung terdiri dari dua bagian, yaitu Dewan Raja-raja yang
                 terdiri dari kedelapan raja-raja yang berkuasa di Bali. Badan yang lain

                 adalah Majelis Rakyat, yang dipilih oleh Dewan Paruman Negara.Ketua
                 dari Dewan Raja-raja dan Majelis Rakyat  dipilih  diantara para raja-raja
                 oleh kedelapan raja, sedangkan wakil ketua dari Majelis Rakyat dipilih oleh
                 Dewan Paruman Agung sendiri.

                      Setelah Proklamasi Kemerdekaan, dilakukan perubahan susunan
                 ketatanegaraan di Bali.Gubernur Sunda Kecil menyerahkan wewenang dan
                 kekuasaannya kepada Gabungan Raja-raja, dan Raja Buleleng Anak Agung
                 Njoman Pandji Tisne diangkat menjadi Ketua Dewan Raja-raja.Sedangkan

                 raja Gianyar Anak Agung Gde Agung dipilih menjadi Wakil Ketua Dewan
                 Raja-raja, merangkap Ketua Majelis Rakyat.



                314
   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320