Page 323 - 02 BUKU BAHAN MATERI FILM SEJARAH 270118

BAHAN MATERI FILM SEJARAH

f. Konferensi Malino

Kondisi pemerintahan di wilayah Indonesia Timur (Timur Besar)
keadaannya sudah dapat dikatakan normal dan roda pemerintahan sipil
sudah dapat menjalankan tugasnya dengan mengadakan kerjasama dengan

NICA di bawah perlindungan Tentara Sekutu. Bagi pemerintahan Belanda,
hal tersebut sangat tepat untuk mengambil suatu prakarsa politik setelah
kegagalan dalam perundingan di Hoge Veluwe (Belanda) pada akhir bulan
April 1946.

Oleh karena itu Van Mook menjajagi kemungkinan untuk mengadakan
perundingan-perundingan dengan pemimpin rakyat dan pemuka aliran-
aliran masyarakat di Indonesia Timur dengan tujuan untuk menyusun suatu
bentuk tatanegara baru dalam rangka dan atas garis politik Pemerintah

Belanda dalam pernyataannya pada tanggal 10 Februari 1946.
Dibantu oleh Dr. W. Howen, seorang Direktur Pemerintahan Dalam
Negeri, ia mulai mendekati pemuka-pemuka politik dan aliran-aliran
masyarakat, serta pejabat Pemerintahan Indonesia Timur untuk turut serta

dalam suatu muktamar besar. Bali yang sudah terbentuk suatu perwakilan
rakyat yang bernama Paruman Agung; demikian juga di Sulawesi Selatan,
dimana sudah terbentuk Dewan Sementara Sulawesi Selatan yang dibentuk
pada bulan April 1946 atau di daerah Minahasa dan di Maluku Selatan

dimana sudah ada Dewan Minahasa dan Dewan Maluku Selatan.Tugas
Dewan - dewantersebut diwakilkan oleh pejabat-pejabat NICA untuk
mengadakan pertemuan-pertemuan dengan wakil-wakil rakyat atau
kepala adat himpunan untuk menunjukkan wakil-wakil mereka yang akan

mewakili daerah mereka pada muktamar yang direncanakan itu.
Setelah pembicaraan itu matang, maka ditetapkan oleh Van Mook
suatu tempat di pegunungan Lompobatang di Sulawesi Selatan yang terletak
kurang lebih 70 km dari kota Makassar sebagai tempat muktamar besar

tersebut akan dilangsungkan. Tempat ini bernama Malino, di daerah Bugis

322