Page 384 - 02 BUKU BAHAN MATERI FILM SEJARAH 270118
P. 384

BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DI INDONESIA






                   maupun NICA. Pasukan pemuda melakukan penyerangan di instalasi
                   militer pada malam hari. Oleh karena itu, Sam Ratulangi sebagai Gubernur
                   Sulawesi berinsiatif untuk membuat petisi kepada perserikat bangsa-bangsa

                   yang menyatakan ‘Sulawesi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan
                   dari  negara  Republik  Indonesia  yang  kemerdekaan  sebagai  bangsa  telah
                   diproklamasikan  pada 17  Agustus  1945. Petisi  ini  ditanda tangani oleh
                   semua lapisan masyarakat, mulai  dari para raja, tokoh-tokoh agama,

                   pemimpin-pemimpin politik dan pemuda/pelajar. Petisi ini diserahkan
                   kepada Panglima Australia sebagai wakil tentara Sekutu di Indonesia Timur
                   untuk kemudian diteruskan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-
                   Bangsa yang baru dibentuk pada 24 Oktober di kota New York.

                         Pertemuan Ratulangi dengan panglima tentara Australia di Makassar,
                   F.O.Chilton, sebagai mediator dengan mempertemukan Dr. Lionel Cachet
                   (Belanda) dengan Dr. Sam RatuLangie bulan Desember 1945 untuk
                   meredakan  ketegangan di  Makassar.  Perundingan  itu menghasilkan

                   kesepakatan sebagai berikut:


                   1. Kota Makassar diperintah oleh Komite Bersama, yang terdiri dari petugas
                      Indonesia dan Belanda dibawah pengawasan Sekutu.

                   2. Daerah-daerah di luar Makassar diperintah oleh pihak Republik Dengan

                      Dr. Ratulangie sebagai pimpinan pemerintahan dengan Bone sebagai
                      ibukota Republik.

                   3. Status politik Sulawesi akan ditentukan kemudian hari, sesuai Dengan
                      status keseluruhan Indonesia berdasarkan pada persetujuan antara
                      pemerintah Belanda dengan Pemerintah RI yang akan datang.



                         Persetujuan tersebut memperkuat posisi Republik Indonesia sehingga
                   pasukan NICA tidak bebas memperlihatkan kekuasaannya, karena
                   berhadapan dengan militansi pemuda/pelajar, juga dengan masyarakat luas


                                                                                       383
   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389