Page 47 - MAPOM X for web 06JAN2023

Ruang Tamu

Membangun kepercayaan transformasi pela yanan publik menjadi pelayanan publik yang diberikan oleh Pemberdayaan Perempuan dan
masyarakat atas pelayanan publik Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB: suatu keniscayaan. Pertama, kebijakan kementerian, lembaga, pemerintah daerah Perlindungan Anak, ATR BPN,
provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha
perce pa tan pembangunan Mal Pelayanan
Kementerian Perhubungan, Kepolisian
harus dilakukan oleh pemerintah Publik (MPP) yang antara lain relevan milik negara, badan usaha milik daerah, RI, Mahkamah Agung, dan Kementerian
sebagai penyelenggara pelayanan Inovasi sebagai dengan salah satunya implementasi One serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) PUPR untuk dinilai sarpras bagi
kelompok rentan.
Single Submision (OSS) yang dapat diakses tempat sebagai upaya meningkatkan
publik, seiring tingginya ekspektasi secara realtime dan cepat. Di sisi lain, juga kecepatan, kemudahan, jangkauan, Penyediaan sarana dan prasarana
dan tuntutan masyarakat terhadap Salah Satu Solusi penataan data identitas penduduk dalam kenyamanan, dan keamanan pelayanan. pelayanan bagi kelompok rentan
Sejak tahun 2017 hingga saat ini
berpedoman Surat Edaran Menteri
sistem administrasi kependudukan (SIAK).
peningkatan kualitas pelayanan Digitalisasi MPP akan memudahkan sudah diresmikan Mal Pelayanan Publik PANRB Nomor 66 tahun 2020.
masyarakat untuk menerima sistem
sebanyak 67 MPP di seluruh Indonesia.
Berdasarkan pedoman tersebut, telah
publik. Berbagai inovasi perlu untuk Memecahkan antrian dan mendapatkan produk layanan Pada tahun 2022, telah diinisiasi dikembangkan instrumen monev
dilakukan untuk mengakselerasi secara online. penandatanganan Nota Kesepahaman kelompok rentan dengan memperhatikan
(MoU) dengan 15 K/L penyedia pelayanan
Saat ini, juga sedang disusun
pemenuhan dan kualitas sarana dan
peningkatan kualitas pelayanan Permasalahan Publik Rancangan Portal Pelayanan Publik yang (termasuk salah satunya BPOM) prasarana yang disediakan. Pada tahun
publik sehingga tercipta perubahan mengintegrasikan layanan publik secara dimana K/L ini menyepakati untuk
mendukung pelayanan di MPP dan
nasional yang memudahkan pengguna
tradisi, pola, dan cara baru dalam Oleh : Eka Rosmalasari, Gita Indah Nundya Sari mengakses layanan pemerintah dengan berintegrasi dalam pemanfaatan data
penyelenggaraan pelayanan publik. karakteristik yang sesuai dengen pengguna bersama.
Terhadap MPP yang sudah
seperti usia, gender, wilayah dan lain
sebagainya. beroperasi sejak tahun 2017
Selain itu, juga telah dilakukan juga dilakukan monitoring dan
peningkatan kualitas pengelolaan evaluasi berkolaborasi dengan
ementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan dan memastikan keberlanjutan inovasi adalah melalui pengaduan pelayanan publik melalui Fakultas Ilmu Administrasi
Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai instansi yang tiga variabel pembinaan inovasi, yaitu melalui penciptaan, SP4N-LAPOR! yang merupakan Universitas Indonesia, dengan
memiliki tanggung jawab untuk mengawal reformasi pengembangan dan pelembagaan inovasi. Dalam hal penciptaan kolaborasi antara Kementerian PANRB mengembangkan instrumen
Kbirokrasi melalui pembinaan inovasi pelayanan inovasi, kami lakukan melalui kegiatan Kompetisi Inovasi dengan Kementerian Dalam Negeri, MPP menggunakan konsep
publik, terus berupaya mendukung percepatan reformasi Pelayanan Publik (KIPP) yang sudah dilaksanakan sejak tahun Kementerian Kominfo, Kantor Staf Balance Scorecard yang melihat
birokrasi melalui berbagai cara. Kompetisi Inovasi Pelayanan 2014. Antusiasme instansi pemerintah dalam mengikuti KIPP Kepresidenan, dan Ombudsman RI. dari 4 (empat) perspektif,
Publik (KIPP) merupakan strategi kebijakan Kementerian ini semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat terlihat Dengan diluncurkannya LAPOR! yaitu: perspektif Keuangan,
PANRB dalam mendorong penciptaan inovasi pelayanan publik dari jumlah partisipasi peserta dalam KIPP. Jumlah inovasi yang sebagai aplikasi umum, maka seluruh Konsumen, Pembelajaran
yang dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan publik. diajukan oleh K/L pada KIPP 2022 meningkat sekitar 40% aplikasi pengaduan milik pemerintah Internal, dan SDM.
Sejak dilantik pada tahun 2016 yang lalu, Deputi Bidang dibandingkan tahun sebelumnya. pusat dan daerah harus terintegrasi
Pelayanan Publik, Diah Natalisa memikul tanggung jawab Selain itu, wujud antusias berikutnya adalah telah dengan aplikasi tersebut. Diluncurkannya • Kebijakan Pelayanan
baru terkait kebijakan pelayanan publik. Ia menaruh perhatian dilaksanakannya Kompetisi Inovasi Internal di lingkungan K/L. LAPOR! sebagai aplikasi berbagi pakai Publik Inklusif
khusus pada terlaksananya pelayanan publik yang sesuai Sebut saja Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan, Kompetisi dilakukan agar masyarakat cukup Pelayanan inklusif
dengan amanah undang-undang. Inovasi BPOM, Kompetisi Inovasi KKP, berbagai Pemerintah memiliki satu portal aduan. Sebelumnya merupakan salah satu
Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pelayanan Daerah, dan lain-lain. telah banyak aplikasi yang dimiliki oleh kebijakan yang menjadi
publik selama masa jabatannya dan implementasi yang telah Perubahan apa saja yang telah Ibu lakukan terkait pemerintah daerah maupun lembaga. fokus dari Deputi
dilakukan oleh kementerian/lembaga saat ini, simak petikan kebijakan pelayanan publik di kementerian/lembaga selama Aplikasi-aplikasi yang telah diciptakan Bidang Pelayanan
wawancara Tim Redaksi Majalah POM dengan Deputi Ibu menjabat sebagai Deputi Bidang Pelayanan Publik? tidak dihilangkan, tetapi diintegrasikan Publik. Perubahan
Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa. Dalam menjalankan tugas sebagai Deputi Bidang Pelayanan agar lebih optimal. Ke depannya, seluruh yang kami lakukan
Bagaimana pandangan Ibu terhadap inovasi pelayanan Publik Kementerian PANRB, telah dilakukan berbagai upaya instansi pemerintah pusat dan daerah terhadap pelayanan
publik yang telah dikembangkan oleh kementerian/lembaga perbaikan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui harus menggunakan LAPOR! sebagai inklusif ini adalah
selama ini? penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik satu-satunya portal aduan dan aspirasi memastikan sarpras
Saya melihat gairah berinovasi di kalangan pemerintah yang mengacu pada kebutuhan masyarakat. masyarakat. di Unit Penyelenggara
beberapa tahun ini meningkat, khususnya di kementerian dan Pelayanan bagi kaum
lembaga. Tuntutan masyarakat yang mengharapkan pelayanan • Kebijakan Digitalisasi Pelayanan Publik • Kebijakan Mal Pelayanan Publik rentan terpenuhi.
publik yang semakin berkualitas, membuat pemerintah terus Pada era digital ini masyarakat menuntut adanya pelayanan Kementerian PANRB menginisiasi Untuk itu kami
berbenah dan melakukan terobosan-terobosan. Terlebih lagi publik yang lebih cepat, transparan, terjangkau, efektif, dan kebijakan Mal Pelayanan Publik pada menunjuk 10
pada situasi pandemi yang tidak menentu seperti sekarang efisien serta tentu saja memudahkan masyarakat. tahun 2017 dengan menyusun Peraturan Instansi KL yaitu Diah Natalisa,
ini, inovasi menjadi salah satu solusi untuk memecahkan Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima tersebut, Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 Kementerian Deputi Bidang Pelayanan Publik
permasalahan publik. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kebijakan pelayanan publik perlu merubah paradigma tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Hukum dan HAM, Kementerian PANRB
teknologi informasi menjadi salah satu kunci penting dalam pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula Publik. Peraturan ini kemudian diperkuat Kementerian
berinovasi. Meskipun inovasi tidak harus melulu tentang IT, berorientasi sebagai penyedia layanan saja menjadi pelayanan dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Keuangan,
namun penyebarluasan inovasi dapat semakin mudah dan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Kementerian
efektif apabila ada sentuhan teknologi. pengguna layanan (citizen centric). Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik Sosial,
Strategi yang kami lakukan untuk menumbuhkembangkan Berkaitan dengan hal tersebut, kebu tuhan akan kebijakan merupakan konsep yang mengintegrasikan Kementerian

44 45
44
45

ol. 4/No. 1/2022
Vol.4/No.1/2022
V ol.4/No.1/2022 Vol. 4/No. 1/2022
V