Page 22 - Mapom III_Juli-September 2020_04_Neat
P. 22
Kiri: Konsultasi publik secara
daring terkait Pedoman Teknis
Pengawasan Periklanan Pangan
Olahan, Kamis (10/09)
mikronutrien yang diperlukan oleh Regulasi ini selain untuk melindungi tanggapan terhadap ketentuan
tubuh terutama dalam menghadapi masyarakat, juga sebagai bentuk yang diatur dalam rancangan
kondisi risiko tinggi terjadinya dukungan pada pelaku usaha. peraturan ini, Badan POM
penyakit infeksi seperti COVID-19, “Dengan adanya regulasi ini, selenggarakan konsultasi publik
karena Vitamin D juga berperan diharapkan masyarakat Indonesia secara daring, Kamis (10/09).
pada sistem daya tahan tubuh tidak perlu berobat ke luar negeri Acara yang diselenggarakan
(immune system). atau membeli suplemen luar negeri secara virtual ini dihadiri oleh
tapi membeli produk dalam negeri.”
Sosialisasi dihadiri juga oleh Ketua Regulasi ini diharapkan juga dapat Tim Ahli Badan POM, perwakilan
Umum Gabungan Perusahaan mendorong industri lokal untuk dari Kementerian Perindustrian,
Farmasi Indonesia, Perwakilan dapat memenuhi kebutuhan pasar Kementerian Perdagangan,
Gabungan Pengusaha Jamu Vitamin D 1000 IU di dalam negeri. Kementerian Kesehatan dan
dan Obat Tradisional Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen
Perwakilan Asosiasi Pengusaha Nasional serta Lembaga Swadaya
Suplemen Kesehatan Indonesia, Masyarakat, Organisasi Profesi, dan
Perwakilan Ikatan Dokter Lindungi Masyarakat, Asosiasi Pelaku Usaha.
Indonesia, Perwakilan Perhimpunan Badan POM Lakukan Ketentuan mengenai iklan
Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultasi Publik pangan olahan sendiri diatur
Indonesia, Perwakilan Ikatan Pengawasan Iklan Pangan dalam Undang-Undang Nomor 18
Apoteker Indonesia, dan para Tahun 2012 tentang Pangan dan
Pelaku Usaha di Bidang Suplemen Persaingan antar pelaku usaha Peraturan Pemerintah Nomor 69
Kesehatan. pangan menuntut mereka lebih Tahun 1999 tentang Label dan Iklan
kreatif dalam memasarkan
Kepala Badan POM menyampaikan produknya, termasuk menarik Pangan. Untuk pengawasannya
bahwa dengan ditetapkannya minat beli masyarakat melalui diterbitkan Peraturan Badan POM
Vitamin D 1000 IU sebagai iklan. Namun sayangnya iklan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
suplemen kesehatan, diharapkan yang ditayangkan tidak selalu Pedoman Teknis Pengawasan
pelaku usaha dapat mendaftarkan menggambarkan informasi yang Periklanan Pangan Olahan,
produk Vitamin D 1000 IU tersebut sebenarnya dari produknya, bahkan yang mengatur secara spesifik
dengan tetap mengutamakan terkadang berlebihan. Hal ini periklanan pangan olahan.
keamanan produk dan melakukan tentunya memerlukan pengawasan “Memperhatikan perkembangan
monitoring efek samping di Badan POM yang lebih intensif agar informasi teknologi dan periklanan
peredaran. Untuk memastikan masyarakat terlindungi dari iklan di bidang pangan olahan, Badan
keamanan dan tidak terjadi yang tidak sesuai dan menyesatkan. POM memandang perlu untuk
efek samping, Kepala Badan melakukan revisi Peraturan No. 2
POM mengimbau sebelum Untuk itu Peraturan Kepala Badan Tahun 2016,” jelas Kepala Badan
mengonsumsi, masyarakat perlu POM No. 2 Tahun 2016 tentang POM RI Penny K. Lukito membuka
terlebih dahulu mengecek kadar Pedoman Teknis Pengawasan kegiatan.
darah dan konsultasi ke dokter Periklanan Pangan Olahan
untuk menentukan Vitamin D yang perlu segera direvisi. Dan untuk Kepala Badan POM menegaskan
cocok untuk tubuh. mendapatkan masukan dan bahwa rancangan peraturan ini
20 Majalah Pengawasan Obat dan Makanan
