Page 3 - IMG_20181014_0001
P. 3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31
ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan
ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-
undang.
Undang-undang (UU) No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 32 menyebutkan bahwa “pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan
pendidikan bagi siswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses
pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial” (Efendi, 2006: 1).
Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk siswa yang
berkelainan atau siswa yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan
secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar
dan menengah. Secara tidak disadari pemerintah membangun sistem pendidikan SLB
yang terpisah dengan pendidikan secara umum, eksklusif. Hal ini terlihat dengan
diizinkannya beberapa sekolah SLB yang didirikan untuk melayani pendidikan bagi
kaum difabel.
Salah satu bentuk ketunaan adalah tunagrahita. Untuk pembelajaran di SMALB
kurikulum yang diterapkan adalah sama dengan kurikulum di sekolah normal yaitu
