Page 21 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Partai dan organisasi politik yang melakukan taktik kooperatif dengan
pemerintah Hindia Belanda adalah Persatuan Bangsa Indonesia dan Partai
Indonesia Raya. Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) mendirikan bank, koperasi
serta perkumpulan tani dan nelayan. Pemakarsanya adalah Dokter Sutomo,

seorang pendiri Budi Utomo. Pada perkembangan selanjutnya sekitar tahun
1935 terjadi penyatuan antara Budi Utomo dan PBI menjadi Partai Indonesia
Raya (Parindra) yang diketuai adalah Dokter Sutomo. Organisasi-organisasi lain
yang ikut bergabung dalam Parindra adalah: Serikat Sumatera, Serikat Celebes,

Serikat Ambon, Kaum Betawi, dan Tirtayasa. Kemudian dalam kongresnya tahun
1937, Wuryaningrat terpilih sebagai ketua dibantu oleh Mohammad Husni
Thamrin, Sukarjo Wiryapranoto, Panji Suroso, dan Susanto Tirtoprojo. Kerjasama
antar anggota cabang-cabangnya menjadikan Parindra sebagai partai politik

terkuat menjelang runtuhnya Hindia Belanda.
Disamping Parindra juga muncul organisasi lain seperti Partindo. Partai ini
merupakan kelanjutan dari PNI yang dilarang dan para pemimpinnya ditahan
oleh pemerintah kolonial seperti Soekarno. Para petinggi PNI yang tidak

ditangkap kemudian pecah menjadi dua faksi yang berbeda. Faksi pertama yaitu
Mr. Sartono yang mendirikan Partindo dan faksi kedua yaitu Moh. Hatta dan
Sutan Syahrir yang mendirikan PNI Baru. Namun Sayangnya kedua organisasi
tersebut tidak lama bertahan.

Organisasi lain yang berada pada zaman ini adalah Gerakan Rakyat Indonesia
(Gerindo) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937. Tokoh-tokoh yang
duduk dalam Gerindo ialah dr. A.K. Gani, Mr. Sartono, Mr. Mohammad Yamin,
dan Mr. Amir Syarifuddin. Pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Limburg

Stirum (1916-1921) dibentuk Volksraad atau Dewan Rakyat, yaitu pada tanggal
18 Mei 1918. Anggota dewan dipilih dan diangkat dari golongan orang Belanda,
Indonesia, dan bangsa-bangsa lain. Tujuan pembentukan Dewan Rakyat adalah
agar wakil-wakil rakyat Indonesia dapat berperan serta dalam pemerintahan.

Golongan kooperatif berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan
Dewan Rakyat. Pada tahun 1930 Mohammad Husni Thamrin, anggota Dewan
Rakyat, membentuk Fraksi Nasional guna memperkuat barisan dan persatuan
nasional. Mereka menuntut perubahan ketatanegaraan dan penghapusan

diskriminasi diberbagai bidang. Mereka juga menuntut penghapusan beberapa

Sejarah Nasional Indonesia VI 17