Page 290 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

1 Latar Belakang Pemilu I 1955

Bentuk negara RI ialah negara kesatuan dan
bentuk pemerintahannya ialah Republik (pasal 1

reminder ayat 1 UUDS RI). Tugasnya ditetapkan dalam Pasal 1
Pemilu tahun UUDS yang menentukan bahwa RI yang merdeka dan
1955 merupakan
pemilu pertama berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis
1
sejak Indonesia dan berbentuk kesatuan.
merdeka. Pemilu ini Undang-undang Dasar Negara Republik
berlangsung secara
terbuka dan relatif Indonesia tahun 1945 yang disusun oleh pendiri
adil. negara, pada prosesnya mengalami pasang surut
sesuai dengan kebijakan politik saat itu. Periodesasi
keberlakuan tersebut menggambarkan bahwa konstitusi yang menjadi dasar

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara benar-benar telah diuji dengan
berbagai peristiwa dan kondisi bangsa sesuai dengan dinamika sejarah yang
berlangsung.
2
Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah sebuah “konstitusi
kebebasan” (the Constitution of Liberty) yang merupakan wujud dari kehendak

bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini terungkap jelas dalam
rangkaian kalimat pada Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan,“Disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. 3
Atas desakan, tuntutan, dan kehendak rakyat negara-negara bagian untuk
kembali ke negara kesatuan, terjadilah penggabungan negara-negara bagian
tersebut ke dalam Negara RI. Sehingga pada akhirnya RIS hanya terdiri dari 3

negara bagian, yaitu: Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan
Negara Sumatera Timur. Maka diadakanlah perundingan antara Pemerintah RIS
dan Pemerintah RI yang menghasilkan piagam persetujuan kedua pemerintah

1 Kansil dan Christine S.T Kansil, Hukum Tata Negara Indonesia 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). h. 291
2 Pimpinan MPR dan Tim kerja sosialisasi MPR periode 2009-2014, empat pilar kehidupan berbangsa dan
bernegara, h. 121
3 Aidul Fitriciada Azhary, Konstitusi dan Demokrasi, (Jurnal, 2007) h. 143

Sejarah Nasional Indonesia VI 286