Page 292 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Oleh sebab itu akhirnya pembentukan Negara Kesatuan dilakukan melalui
jalan Konstitusional, dengan melaksanakan perubahan konstitusi Republik
Indonesia Serikat melalui pasal 190 KRIS dan pasal 190 KRIS ditegaskan :

1. Perubahan konstitusi itu terjadi dengan Undang-undang Federal yang
disetujui oleh DPR dan Senat.
2. Baik DPR atupun Senat harus ber-quorum istimewa, yaitu dihadiri

2/3 dari jumlah anggota dan Undang-Undang perubahan itu harus
diterima oleh kelebihan istimewa pula, yaitu 2/3 dari jumlah anggota
yang hadir.
8
Untuk melaksanakan roda pemerintahan negara menurut undang-
undang dasar sementara maka segera dibentuk alat-alat kelengkapannya.

Presiden Republik Indonesia Serikat yaitu Presiden Soekarno, menurut piagam
persetujuan pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat dan pemerintah
negara Republik Indonesia pasal 3 sub e, adalah tetap sebagai presiden negara

kesatuan.
9
Bagi negara kesatuan yang baru terbentuk, tentu diperlukan sebuah
undang-undang dasar yang baru. Pemilihan umum sebagai salah satu
10
sarana untuk melaksanakan demokrasi guna mengikutsertakan rakyat dalam
menentukan wakil dan calon pemimpinnya belum dapat diselenggarakan

ditahun awal Indonesia merdeka, karena revolusi pada saat itu diarahkan untuk
mempertahankan kemerdekaan serta membendung arus kolonial yang dengan
berbagai dalih berusaha kembali ke Indonesia. Ditambah pula dengan pertikaian

di dalam lembaga politik dan pemerintahan serta belum adanya undang-undang
yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum, meskipun ide untuk mengadakan
pemilihan umum sudah muncul sejak Indonesia merdeka. 11
Pemilihan umum sebenarnya telah lama menjadi program kerja kabinet-
kabinet yang memegang pemerintahan, akan tetapi banyak faktor yang

menghambat seperti yang telah dijelaskan. Setelah beberapa tahun lamanya
menjadi program pemerintah, persiapan-persiapan untuk melaksanakan
pemilihan umum telah dilakukan pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo. 12

8 M. Solly Lubis, Op. Cit., h. 49
9 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan, (Jakarta: Bima Aksara, 1984). h.86
10 Pimpinan MPR dan Tim kerja sosialisasi MPR periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa
Dan Bernegara, h.131
11 Sawitri Pri Prabawati, Partai lokal Pada pemilu 1955, h. 3
12 Sekretariat Negara Republik Indonesia, 30 Tahun Indonesia Merdeka. h. 88

Sejarah Nasional Indonesia VI 288