Page 296 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

yang dimaksud dalam pasal 56, maka berdasarkan pasal 77 untuk pertama
kali dibentuk “Dewan Perwakilan Rakyat Sementara” (DPRS) yang terdiri dari
gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Serikat dan Badan Pekerja Komite
Nasional Indonesia Pusat. Sedangkan senat dihapuskan ini sehubungan bahwa

didalam negara kesatuan (undang-undang sementara) tidak dikenal adanya
senat.

3 Pelaksanaan Pemilihan Umum I

1955

Dalam manifesto politik pemerintahan yang dikeluarkan pada tanggal 1
November 1945 sebagai tindak lanjut Maklumat No. X, makna pemilihan umum

bagi pemerintahan konstitusional secara eksplisit dijelaskan sebagai berikut:

“Sedikit lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti
bahwa bagi kita, cita-cita dan dasar kerakyatan itu benar-benar dasar dan
pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin sebagai
akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan Undang-undang dasar
kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat kita terbanyak”.
24

Pemilihan umum pertama pada tahun 1955 mengunakan sistem pemilihan
proposional. Pada sistem ini, presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat
25
dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan persetase jumlah suara
yang diperoleh tiap-tiap partai politik. 26

Gambar 6.2 Pemandangan di TPS Bendungan
Ilir, Jakarta dan kesibukan beberapa anggota
P3S (Penitia Pemilihan dan Pemungutan Suara).
Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka.
24 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi pemerintahan konstitusional di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama
Grafiti, 1995). h.29
25 Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h. 273
26 Jimly Asshiddiqie. Op.Cit. h.425

Sejarah Nasional Indonesia VI 292