Page 299 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

4. Jakarta Raya
5. Sumatera Selatan
6. Sumatera Tengah
7. Sumatera Utara

8. Kalimanatan barat
9. Kalimantan Selatan
10. Kalimantan Timur
11. Sulawesi Utara Tengah (wilayah Sangihe Talaud, Daerah Minahasa,

Sulawesi Utara, Donggala, dan Poso)
12. Sulawesi Tenggara-Tengah (Wilayah Luwu Mandar, Pare-Pare, Makasar,
Bone, Bonthain, dan Sulawesi Tenggara)
13. Maluku

14. Sunda Kecil Timur (sekarang NTB minus Lombok dan NTT)
15. Sunda Kecil Barat (Bali dan Lombok)
16. Papua (Irian Barat)
31

a. Pelaksanaan Pemilu Tahap I

Pemilihan umum tahap I untuk pemilihan
anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September

32
reminder 1955. Sedangkan panitia pemilihan umum pusat
Pemilihan umum telah dibentuk pada 31 Mei 1954, yang diketuai
tahap I untuk oleh Hadikusumo (PNI). Masa jabatan anggota DPR
33
pemilihan anggota
DPR dilaksanakan ialah 4 tahun (pasal 59 UUDS RI) dan bagi anggota-
pada tanggal 29 anggota DPR, dilarang untuk merangkap jabatan.
September 1955 dan
pemilihan umum Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 61 UUDS
untuk Konstituante RI. Larangan merangkap jabatan bagi para anggota
34
diadakan pada DPR adalah sama dengan yang ditentukan terhadap
tanggal 15 Desember
1955. para anggota senat, dengan tambahan bahwa para
anggota DPR tidak dapat merangkap anggota senat
(Pasal 102 K-RIS). 35

31 Pemilihan Presiden secara langsung 2004 Dokumentasi, analisi dan kritik, h.260
32 Dasril radjab, Op. Cit. h. 104
33 Marwati Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia VI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011) h. 314
34 Kansil, Op.Cit. h. 294
35 Ibid. h. 289

Sejarah Nasional Indonesia VI 295