Page 294 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

2 Landasan dan Tujuan

Pemilihan Umum I 1955

Sejak pemerintahan parlementer digulirkan,
isu-isu mengenai PEMILU juga telah mencuat.

reminder Pemilihan umum (PEMILU) diatur dalam UU
Tujuan No. 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota
dilaksanakannya Konstituante dan anggota DPR. Undang-undang
14
Pemilihan Umum I
1955, adalah untuk inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang
memilih anggota diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan
Konstituante dan rahasia (LUBER). Dengan demikian UU No. 27 Tahun
anggota DPR. Untuk
melakukan tugas 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12
dewan perwakilan tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat
rakyat
(tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku

lagi.
15
Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama sejak Indonesia merdeka.
Pemilu ini berlangsung secara terbuka dan relatif adil. Pemilu pertama tahun
16
1955, juga didasarkan pada Pasal 135 Ayat 2 UUDS 1950 yang berbunyi:

“Menentukan bahwa anggota-anggota Konstituante dipilih oleh
warga negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan
rahasia menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang”. Dan
Pasal 57 yang menentukan bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat-syarat dan aturan-aturan yang ditetapkan dengan
Undang-undang”. 17

Undang-Undang ini berisikan dua pasal, yaitu: Pertama, berisi ketentuan
perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950. Kedua, berisi ketentuan mengenai
tanggal mulai berlakunya UUDS tahun 1950 itu menggantikan Konstitusi RIS,

yaitu tanggal 17 Agustus 1950. Selain itu persaingan politik pada pemilihan
18
umum pertama ditandai dengan terbitnya Maklumat Wakil Presiden No. X yang

14 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta). h. 103
15 Muh. Yahya Selma, Perjalanan Panjang pemilu Indonesia, Vol 1 No. 1 2009, h. 20
16 Jimly Ashiddiqie, Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi, 2006, h. 103
17 Djohermansyah djohan dan ayi karyana, sistem kepartaian dan pemilu, ipem4318/buku ajar 1 h. 14
18 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesai, 2005, h. 130

Sejarah Nasional Indonesia VI 290