Page 295 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

mana negara pada saat itu mengarah pada kegiataan ketatanegaraan yang
demokratis, yang berisi anjuran tentang berdirinya partai-partai politik.
19
20
Untuk lebih jelas lagi, isi dari Maklumat Wakil Presiden No. X berbunyi
sebagai berikut :

“Bahwa Komite Nasinal Pusat, sebelum terbentuk majelis
permusyawaratan rakyat dan dewan perwakilan rakyat diserahi
kekuasaan legislatif dan menetapkan garis-garis besar haluan negara,
serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat
sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh
sebuah badan pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung
jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat”.
21

Sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan
oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah
menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun

1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden
Mohammad Hatta, tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran tentang
pembentukan partai-partai politik. Tidak terlaksananya pemilu pertama pada
22
bulan Januari 1946 seperti yang di amanatkan oleh Maklumat 3 November 1945,

paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :
1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan
perangkat UU Pemilu;
2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar

kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada periode yang
sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain
para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan stabilitas politik dalam
dan luar negeri.
23
Adapun tujuan dilaksanakannya Pemilihan Umum I 1955, adalah untuk
memilih anggota Konstituante dan anggota DPR. Untuk melakukan tugas dewan
perwakilan rakyat maka sebelum dapat dibentuk dewan perwakilan rakyat

19 Suhartono W. Pranoto, Revolusi Agustus Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi internasional,
(Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001). h.145
20 Moh Amirul Mukminin, avatara e-jurnal pendidikan sejarah vol. 3, no.3 (oktober 2015), h. 487
21 Joeniarto, Op.Cit. h. 50
22 Muh. Yahya Selma, Vol 1 No. 1. Op. Cit. h. 18
23 Ibid, h. 18

Sejarah Nasional Indonesia VI 291