Page 291 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

pada tanggal 19 Mei 1950 dengan isi pokok antara lain persetujuan kedua

pemerintah untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bersama-sama
melaksanakan Negara Kesatuan, sebagai penjelmaan dari Negara Republik
Indonesia berdasar Proklamasi 17 Agustus 1945.
4
Isi piagam persetujuan tersebut ialah sebagai berikut :

1. Konstitusi RIS akan diubah sedemikian rupa sehingga essentialia
(intisari) UUD 1945 khususnya pasal pasal 27,29, dan 33 termuat
dalam UUD yang baru itu ditambah dengan ketentuan-ketentuan dari
Konstitusi RIS yang baik dan tidak bertentangan dengan asas negara

kesatuan.
2. Dalam UUD yang baru itu harus dimuat pokok pikiran: hak milik itu
adalah suatu fungsi sosial.
3. Soekarno tetap dipertahankan sebagai presiden. Tentang soal apakah

akan diadakan jabatan wakil Presiden akan diambil keputusan
kemudian.
4. Hubungan pemerintahan dengan DPR akan disadarkan atas sistem
parlementer Eropa Barat dan bukan sistem presidensial USA.

5. Senat diharuskan, sedang DPR akan terdiri dari gabungan DPR RIS dan
Badan Pekerja KNIP .
6. Membentuk suatu Panita yang bertugas menyelenggarakan
persetujuan tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 5

Pada rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS, tanggal 15 Agustus 1950,
Presiden RIS yakni Soekarno, membacakan piagam terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pembubaran RIS dan bergabung dengan RI
6
memang dimungkinkan berdasarkan Pasal 43 Konstitusi RIS, yang menyebutkan;

“Dalam penyelesaian susunan federasi RIS yang maka berlakulah asas
pedoman, bahwa kehendak rakyatlah di daerah-daerah bersangkutan yang
dinyatakan dengan merdeka menurut jalan demokrasi, memutuskan status
yang kesudahannya akan diduduki oleh daerah-daerah tersebut dalam federasi”

keadaan ini menandakan bahwa proyek pemerintah Belanda untuk menciptakan
negara federal di Republik Indonesia telah gagal total, rakyat Indonesia kembali
ke bentuk negara kesatuan.
7
4 Udiyo basuki, Quo Vadis UUD 1945 : Refleksi 67 tahun Indonesia Berkonstitusi. (Jurnal, 2012) h. 13
5 M. Solly Lubis, Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Mandar Maju. 1993. h.50
6 Andi Setiadi Soekarno Bapak Bangsa, (Yogyakarta: Palapa, 2013). h. 74
7 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Grafindo, 2005). h. 129
Sejarah Nasional Indonesia VI 287