Page 301 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 301

diresmikan.   Seperti isi pidato Soekarno dalam pelantikan, sebagai berikut :
                        41
                     “Lima puluh juta rakyat pergi ke kotak pemilihan. Lima puluh juta
               rakyat menentukan Konstituante sebagai yang dikehendaki oleh konstitusi
               sementara 1950 pasal 134-139 itu dan saudara-saudaralah berbahagia
               mendapat kehormatan dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum secara
               langsung  itu,  bebas,  dan  rahasia.  Saudara-saudara  sungguh  memikul
               amanat yang maha bertangung jawab ! “    42






















             Gambar 6.5 Presiden Soekarno sedang memasukan surat suaranya dalam pemilihan anggota
                 konstituante pada Pemilu Tahap 2 1955. Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka.
                  Konstituante  dibentuk  dengan  jalan  memperbesar  DPR  yang  dipilih
            menurut pasal 11 K-RIS dan senat baru yang ditunjuk menurut pasal 97 K-RIS
            dengan anggota-anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota majelis masing-

            masing. Jadi konstituante akan terdiri dari :
                  1)  Anggota biasa, ialah para anggota DPR dan Senat dan
                  2)  Anggota luar biasa
                  Anggota luar biasa itu dipilih ataupun ditunjuk atau diangkat oleh rapat

            gabungan DPR dan senat, keduanya dengan jumlah anggota dua kali lipat itulah
            Konstituante. Segala ketentuan yang berlaku bagi para anggota biasa, berlaku
            pula terhadap para anggota luar biasa (Pasal 188 K-RIS).  Dalam pidatonya pada
                                                                  43
            saat pelantikan, Presiden Soekarno juga menyatakan;


                     “Kita bukan tidak punya konstitusi, malah dengan konstitusi yang
               berlaku  sekarang,  kita  sudah  mempunyai  3  konstitusi…  tapi,  semua
               konstittusi  itu  (UUD  1945,  UUD  RIS,  dan  UUDS  1950)  adalah  bersifat

            41   Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa
            dan Bernegara, 2013, h. 132
            42   Iaman Toto K. Raharjo dan Henrdianto WK, Bung Karno Wacana Konstitusi dan Demokrasi, 2001, h. 74
            43   Kansil. Op.Cit. h. 289

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            297
   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306