Page 55 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 55

mengatur penduduknya. Kekuasaan pada negara federasi diatur dalam konstitusi
            federal. Ciri-cirinya:
                  1.  Kepala  negara dipilih  oleh rakyat dan  bertanggung jawab  terhadap

                      rakyat.
                  2.  Tiap-tiap negara bagian memiliki kekuasaan asli tetapi tidak memiliki
                      kedaulatan.
                  3.  Kepala negara memiliki hak veto yang diajukan parlemen.
                  4.  Tiap-tiap  negara  bagian  memiliki  wewenang  untuk  menyusun  UUD

                      sendiri asalkan sejalan dengan pemerintah pusat.
                  5.  Pemerintah pusat memiliki kedaulatan terhadap negara-negara bagian
                      untuk urusan luar dan urusan dalam.

                  Negara-negara dengan bentuk federasi  antara lain  Amerika Serikat,
            Malaysia, India, dan Australia. Dalam sejarahnya, Amerika memiliki 13 koloni
            bekas jajahan Inggris. Koloni-koloni tersebut telah sepakat untuk membentuk
            sebuah negara federasi.  Di Amerika,  negara  pusat  punya wewenang untuk
            mencetak uang dan mengenai pertahanan negara bagian menentukan hak dan

            kewajiban.
                  Indonesia pernah menjadi federasi bentukan Belanda pada tahun 1949,
            namun hanya bertahan tujuh bulan saja. Banyak rakyat bersuara agar Indonesia

            kembali lagi kebentuk NKRI yang telah disepakati pada sidang BPUPKI. Setelah
            proklamasi, Belanda datang dengan tujuan menguasai kembali Indonesia. Antara
            Indonesia dan Belanda terjadi aksi militer kemudian dilakukan perjanjian linggar
            jati  yang  menyepakati  pembentukan  negara  federasi  dengan  nama  Negara
            Indonesia Serikat dan terikat dalam kerjasama Uni Indonesia-Belanda. Akibat

            dari perjanjian tersebut menjadikan wilayah Indonesia semakin sempit.
                  Bagi kebanyakan rakyat  Indonesia,  sistem  federal dianggap sebagai
            warisan  kolonial  sehingga  harus  segera  diganti.  Dalam  pandangan  rakyat

            Indonesia, sistem federal dipandang sebagai alat pengawasan Belanda, sehingga
            sistem federal merupakan halangan bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia.
            Mempertahankan sistem federal berarti mempertahankan warisan penjajahan
            masa lampau yang tidak disukai. 12



            12   George Mc.Turran Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
            bekerjasama dengan Sebelas Maret University Press, 1955), h. 571.

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            51
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60