Page 56 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Adanya halangan psikologis yang seperti itu di kalangan masyarakat
Indonesia terhadap bentuk negara federal, ternyata masih ditambah realitas
politik yang terjadi pada saat itu. Dalam federasi RIS, Republik Indonesia yang
lama pada dasarnya tetap otonom. Tidak hanya administrasinya yang tidak

tergantung pada ibukota federasi di Jakarta, tetapi banyak pegawai negeri sipil
dalam negara negara bagian seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pasundan
lebih taat kepada aturan-aturan dari ibukota RI Yogyakarta, daripada Jakarta.
Kondisi itu seringkali menimbulkan administrasi ganda yang membingungkan,

dengan dua kelompok pegawai negeri sipil berusaha mengatur teritorial yang
sama dengan dua aturan yang mungkin berbeda. Keadaan itu sesungguhnya
merupakan bentuk manifestasi politik pada masa sebelumnya. 13
Pembentukan negara-negara bagian di berbagai wilayah Indonesia

oleh Belanda serta eksistensinya tidak pernah diakui oleh RI di Yogyakarta.
Pemerintah RI untuk mempertahankan eksistensi di daerah-daerah yang
sudah didirikan negara bagian itu, kemudian ganti mendir ikan pemerintahan
daerah bayangan, mulai dari desa sampai ke provinsi. Bukan i tu saja dalam

menunjukkan eksistensinya di daerah-daerah yang kemudian dikenal sebagai
daerah BFO itu, Pemerintah RI juga mengirim uang-uang ORI (Oeang Republik
Indonesia). Hal itu dilakukan untuk menunjukkan eksistensi RI baik secara politis
maupun ekonomis. 14

Dengan berubahnya sistem negara Indonesia menjadi federasinya,
menjadikan Belanda bebas keluar masuk bahkan menguasai Indonesia sekalipun
Indonesia sudah merdeka, itu berarti Indonesia bukan jajahan tetapi federasi
Belanda.

Konsepsi negara federal tidak mampu mengkoordinasikan pluraritas
budaya, agama, bahasa, dan sebagainya yang berkembang sebagai simbol
keragaman budaya tinggi masyarakat Indonesia. Konsep negara federal
membutuhkan homogenitas bangsa dan pemerintah pusat yang memiliki

kekuasaan dominan untuk menyelaraskan kepentingan negara bagian sebagai
upaya menekan dan meniadakan konflik. Indonesia, disetiap wilayah dihuni
oleh satu bahkan lebih etnis atau suku, jika Indonesia memakai otonomi penuh
13 Haryono Rinardi, Dari RIS Menjadi Negara RI: Perubahan Bentuk Negara Indonesia Pada Tahun 1950,
(MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 12, No.2. 2012) h. 182-183.
14 Meutia Farida Swasono, Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980) h.
184-187

Sejarah Nasional Indonesia VI 52