Page 60 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 60

yang mewakili  Negara Indonesia  Timur  dipandang  lebih  republiken daripada
            federalis. 20










                                                      Gambar 2.9 Demonstrasi Penuntutan
                                                      Pembubaran Negara Pasundan (Sumber:
                                                      http://wawasansejarah.com).

                  Oleh karena itulah, dapat dikatakan bahwa dasar pembentukan negara
            federal RIS sangat lemah dan tidak didukung oleh dukungan yang kuat. Akibatnya
            tujuan dari kenegaraan tersebut menjadi tidak jelas dan kurang mendapatkan

            dukungan  dari rakyat.  Satu-satunya yang menjadi  penopang  keberadaan  RIS
            adalah kekuatan militer Belanda, Koninklijk Leger (KL) dan Koninklijk Nederland
            Indonesich  Leger  (KNIL).  Disaat  Belanda  mulai  melepaskan  kontrolnya  atas
            negara-negara bagian maka rakyat negara bagian itu bergerak menuntut untuk

            kembali kepada RI. 21

                    2       Kembali ke Negara Kesatuan


                            Republik Indonesia


            a.     Faktor kembali ke NKRI
                  Usaha-usaha yang dilakukan untuk kembali ke negara kesatuan Republik
            Indonesia  dilancarkan  dimana-mana.  Di  berbagai  daerah  timbul  gerakan

            rakyat menuntut pembubaran negara/daerah bagian  dan  penggabungannya
            dengan republik Indonesia di Yogyakarta. Penggabungan daerah-daerah yang
            satu dengan yang lain atau negara bagian yang satu negara bagian yang lain
            secara kontitusional dimungkinkan oleh pasal 43 dan 44 Kontitusi RIS dengan

            ketentutan  bahwa penggabungan  tersebut  dikehendaki  oleh  rakyatnya dan
            diatur dengan undang-undang Federal. Pada tanggal 8 Maret pemerintahan RIS
            dengan persetujuan  parlemen (DPR) dan senat RIS mengeluarkan UUD darurat
            nomor 11 tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS.

            20   Widiarko, loc.cit.
            21   Nino Oktorino et.al, Ensiklopedia Sejarah dan Budaya, (Jakarta : Lentera Abadi, 2009), h. 23.

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            56
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65