Page 59 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

d. Upaya Kembali Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia
Berdasarkan konstitusi RIS pada tahun 1949, wilayah Republik Indonesia
masih ada, disamping wilayah negara federal Republik Indonesia Serikat. Karena

sesuai dengan pasal 2 konstitusi RIS, bahwa Republik Indonesia diakui sebagai
salah satu negara di dalam Republik Indonesia Serikat. Wilayah dari Republik
Indonesia adalah wilayah yang disebutkan didalam Persetujuan Renville. Di
wilayah Republik Indonesia konstitusi RIS tidak berlaku karena wilayah ini tetap

menggunakan UUD 1945. 18
Perjuangan kaum republiken untuk mewujudkan terbentuknya sebuah
negara kesatuan merupakan pekerjaan yang sulit. Jika dilihat kembali, pada saat
itu masih berdiri sebuah negara yang secara resmi berbentuk negara federal

lengkap dengan alat-alat kenegaraannya. Lalu tentara Belanda saat itu masih
ada di Indonesia, lengkap dengan persenjataannya. Sehingga perjuangan untuk
mengembalikan bentuk negara dari federal menjadi kesatuan harus dilakukan
dengan cara yang benar agar tidak dianggap sebagai pemberontakan kepada

pemerintah yang sah dan kaum republiken harus juga bersiap menghadapi
konflik dengan tentara Belanda. Pada saat itu pula, para pegawai negeri sipil
dalam negara-negara bagian, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pasundan
yang lebih menaati aturan-aturan dari Ibukota RI di Yogyakarta dibandingkan

terhadap Jakarta. Sebagian besar mereka yang menjadi aparatur negara masih
merupakan bekas birokrat pada masa kolonial, mereka ini yang dianggap lebih
patuh pada Belanda daripada golongan-golongan nasionalis yang juga duduk di
pemerintahan.
19
Gerakan persatuan tersebut lambat laun semakin bertambah kuat karena
mayoritas masyarakat negara bagian juga tidak mendukung pembentukan
negara-negara bagian tersebut beserta birokrat di dalamnya yang pro kolonial.
Didalam Kabinet RIS pun sesungguhnya hanya Sultan Hamid II dan Anak Agung

Gde Agung yang mendukung sistem federal sedangkan wakil negera federal
yang lainnya bisa dikatakan kelompok republiken. Seperti Arnold Monomutu

18 Dr. Aman Yosef Datu Widiarko, Proses Kembali ke NKRI Melalui Perubahan Konstitusi RIS 1949 Menjadi
UUDS 1950, Vol 1, No. 4, 2016, hal 1, (diakses dari http://journal.student.uny.ac.id, tanggal 18 Oktober
2016)
19 Adrian Vickers, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: Insan Madani,2011),. hh. 176-177.

Sejarah Nasional Indonesia VI 55