Page 64 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 64
b. Sistem Pemerintahan
Cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945 yang menginginkan terbentuknya
negara kesatuan Republik Indonesia dari sabang sampai merauke mendekati
kenyataan. Menjelang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) itu dimana mulai dibentuklah sistem pemerintahan dan sistem parlemen
yang baru dan akan menjadi parlemen negara yang berdaulat. Pada tanggal
15 Agustus 1950, pemangku jabatan presiden Republik Indonesia Mr. Asaat
menyerahkan kekuasaan kepada presiden Soekarno. Kemudian Ir soekarno
kembali menjadi presiden Negara kesatuan Republik Indonesia, serta Moh. Hatta
yang sebelumnya menjabat perdana menteri RIS kembali menjabat sebagai
Wakil Presiden Republik Indonesia.
Di dalam undang-undang dasar sementara 1950, pemerintah Indonesia
mengikuti sistem demokrasi Parlementer, yang menyatakan bahwa kabinet dan
menteri-menteri kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Dari tahun 1950
sampai tahun 1955 yakni saat penyelenggaraan pemilihan umum, ada empat
kabinet yang memerintah sehingga rata-rata tiap tahun terjadi pergantian
kabinet. Kabinet-kabinet tersebut secara berturut-turut ialah Kabinet Natsir
(September 1950 - Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952),
Kabinet Wilopo (April 1952-Juni1953), dan kabinet Ali sastroamidjojo I (Juli 1953
– Juli 1955). 27
Ada sebuah pertanyaan yang muncul, mengapa kabinet-kabinet sebelum
pemilihan umum tahun 1950 hanya berumur kurang lebih 1 tahun? Hal ini
dikarenakan sistem politik indonesia yang menganut sistem politik liberal akan
tetapi di sisi lain juga menganut sistem parlementarisme secara kontitusional
serta sistem multipartai seperti yang terjadi pada kurun waktu 1945-1949.
Dalam waktu yang singkat seperti itu tidak ada kabinet yang bisa menyelesaikan
program kerjanya karena terlalu cepat dijatuhkan oposisi . Bahkan pernah terjadi
partai pemerintahan menjatuhkan kabinetnya sendiri. 28
Semua kabinet pada periode 1950-1955 didukung oleh koalisi di antara
berbagai partai. Jadi peran partai pengusung sangat besar, disamping formatur
kabinet atau perdana menteri juga berasa dari partai yang dominan. Disamping
itu komposisi pihak oposisi dapat berubah-ubah. Pihak oposisi ini memiliki
27 Rudini et.al. Op.Cit. h. 25
28 Poesponegoro dan Notosusanto. Op.Cit. hh. 307-309
Sejarah Nasional Indonesia VI 60
