Page 69 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

pemberontakan dari para bekas pejuang-pejuang kemerdekaan juga menjadi
suatu alasan yang menjadi dasar adanya keinginan untuk membentuk suatu
negara kesatuan. 35
Pada tanggal 19 mei 1950, diadakan suatu persetujuan antara RIS dan RI

untuk mempersiapkan pembentukan panitia kesatuan dengan ditandatanganinya
suatu piagam persetujuan antara pihak RIS dan pihak RI. Dalam piagam tersebut
dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam waktu yang seingkat-singkatnya
bersama-sama melaksanankan pembentukan negara kesatuan. 36

Sebagai tindak lanjut kesepakatan itu kemudian dibentuklah panitia
persiapan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo yang merupakan menteri kehakiman RIS,
perwakilan RIS dengan anggota Mr. Kosasih Purwanegara, Ir. Sakirman, Mr. A.M.

Tambunan, B. Sahetapy Engel, Ir. Lobo dan Mr. Teuku Moh. Hassan. Kemudian
perwakilan dari RI yakni Perdana Menteri RI dr. Abdul Halim dengan anggota
Mr. A.A Suhardi, Hutomo supardan, Djohann Sjahruzah, Harsoadi, Dr. Rustamdji,
dan Rh. Kusnan. 37

Panitia ini bekerja selama dua bulan penuh untuk merancang undang-
undang dasar negara kesatuan. Tanggal 20 juli 1950 panitia Undang-undang
dasar negara kesatuan berhasil merampungkan tugas mereka. Kemudian
setelah itu diadakan pembahasan oleh DPR, rancangan UUD negara kesatuan

itu diterima, baik oleh senat dan parlemen RIS maupun oleh KNIP. 38
Pada tanggal 14 agustus 1950 parlemen dan senat RIS mengesahkan
Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik
Indonesia hasil dari panitia bersama. Sebelumnya, badan pekerja Komite

Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta telah menyetujui rancangan undang-
undang dasar sementara tersebut pada tanggal 12 agustus 1950. 39
Kemudian tanggal 15 agustus 1950 dalam rapat gabungan parlemen
dan senat RIS, Presiden Ir. Soekarno membacakan piagam terbentuknya

negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga Ir. Soekarno terbang
ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan sebagai Presiden Republik

35 Nino Oktorino et.al. Ensiklopedia sejarah dan budaya. (Jakarta: Lentera Abadi. 2009). h. 23
36 Poesponegoro dan Notosusanto. Op.Cit. h. 307
37 Kartasasmita et.al. Op.Cit. h. 46
38 Rudini et.al. Op.Cit. h. 25
39 Sekretariat Negara Republik Indonesia .30 tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964. h 42

Sejarah Nasional Indonesia VI 65