Page 70 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Indonesia dari pemangku jabatan sementara yang pada saat itu dipegang oleh
presiden Republik Indonesia, Mr. Assaat. Dengan demikian selesai sudah negara
federal yang pernah berdiri di tanah air, yakni Republik Indonesia Serikat. Namun
sebaliknya, Negara kesatuan yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia

telah berdiri kembali dan proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah
terwujud kembali, walaupun berdasarkan undang-undang dasar sementara
1950 yang menjadi landasan konstitusinya pada saat itu.
Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia terdiri atas VI bab

antara lain yakni Negara Republik Indonesia, alat-alat dan perlengkapan negara,
tugas-tugas alat-alat dan Perlengkapan negara, pemerintahan daerah dan
daerah-daerah Swapraja, konstituante dan perubahan, ketentuan-ketentuan
peralihan, dan ketentuan penutup. Didalam setiap bab tersebut kembai terdiri

dari bagian-bagian yang telah tercantum. Setiap bab terdiri dari beberapa bagian
pasal, yakni 146 pasal yang digunakan untuk mengatur negara Kesatuan Repubik
Indonesia, sebelum akhirnya indonesia kembali kepada undang-undang 1945. 40
Undang-undang dasar 1950 mengandung unsur-unsur dari UUD-RI

maupun UUD-RIS. Menurut UUDS 1950 kekuasaan legislatif dipegang oleh
presiden, kabinet dan DPR. Pemerintah mempunyai hak untuk mengeluarkan
undang-undang darurat atau peraturan pemerintah, walaupun kemudian perlu
juga disetujui oleh DPR pada sidang berikutnya. Presiden juga dapat mengeluarkan

dekritnya kalau itu diperlukan. Akan tetapi, baik secara keseluruhan maupun
perseorangan, kabinet masih bertanggung jawab pada DPR. DPR mempunyai
hak untuk menjatuhkan kabinet seluruhnya atau memberhentikan menteri-
menterinya secara Individual. 41

d. Kondisi Militer Republik Indonesia Serikat dan NKRI
1) APRIS
Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulataan Republik

Indonesia setelah diadakannya perundingan konferensi meja Bundar (KMB).
Dampak dari hasil KMB di bidang keamanan adalah dibentuknya APRIS
(Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) sebagai angkatan perang nasional
RIS. Pembangunan angkatan perang dan gangguan keamanan menjadi fokus

40 Moh.Mahfud MD. Demokrasi dan konstitusi di Indonesia. (Jakarta: Rineka cipta. 2003). hh. 282-283
41 Rudini et.al. Op.Cit. h. 25

Sejarah Nasional Indonesia VI 66