Page 113 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

Di dalam pembuatan suatu kontrak memperhatikan suatu asas yang disebut
asas kebebasan berkontrak; yaitu adanya kebebasan seluas-luasnya yang
diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan
perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, kepatutan, ketertiban umum. Hal ini termaktub
dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang hal ini juga dimaksudkan untuk
menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan
suatu Undang undang . Kekuatan ini diberikan kepada semua perjanjian
yang dibuat secara sah.
Menurut Remy Sjahdeini (1993:47) asas kebebasan berkontrak meliputi
ruang lingkup sebagai berikut:

1. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat
perjanjian;
3. kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang
akan dibuatnya;
4. kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
5. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang
undang yang bersifat optional (aanvullend).

Pembuatan suatu kontraksecara tertulis dengan membubuhkan tanda
tangan para pihak sebagai tanda persetujuan dan kesepakatan atas apa yang
terurai dalam kontrak tersebut. Perjanjian yang dibuat secara tertulis ini dan
dengan pembubuhan tanda tangan disebut dengan akta.
Akta itu sendiri merupakan suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk
dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan
demikian, unsur-unsur yang penting dari suatu akta adalah adanya
kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatangan
tulisan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata.
Akta terdiri dari dua jenis; pertama, akta otentik-yaitu akta yang dibuat oleh
notaris dan kedua, akta di bawah tangan yang dibuat tanpa campur
tangan/bantuan notaris sebagai pejabat pembuat akta.

91