Page 108 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

mempertahankan sifat internasionalnya (keasliannya), namun diterapkan
dalam suasana hukum nasional. Sebaliknya menurut teori incorporation,
perjanjian internasional itu harus lebih dahulu di inkorporasi ke dalam
hukum nasional baru dapat diterapkan dan menjadi hukum nasional. Teori
ini mendasarkan ajarannya pada aliran dualisme, yaitu hukum nasional dan
hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda.

C. Standart Contract : Implementasi dan Konsekwensi Yuridisnya.
Berkaitan dengan pembangunan Indonesia dengan tujuan untuk
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,
maka berbagai macam kegiatan transaksi di bidang keuangan dan
perdagangan pun makin berkembang, baik dalam wilayah domesik maupun
internasional. Dalam kondisi demikian, dimana frekwensi transaksi semakin
tinggi, maka dengan sendirinya frekwensi pembuatan kontrak atau
perjanjian juga akan semakin tinggi. Dengan demikian para pelaku transaksi
ini akan berfikir untuk dapat digunakannya suatu bentuk kontrak yang
efektif dan efisien. Sebagai gambarannya adalah transaksi di bidang
perbankan, akan menjadi suatu hal yang sangat memboroskan apabila Bank
melakukan perlakuan yang berbeda antara satu nasabah dengan nasabah
lainnya dalam satu keadaan perjanjian/kontrak kredit/pinjaman.

Penggunaan perjanjian/kontrak yang sedemikian inilah yang disebut dengan
”Perjanjian Standar (Standart Contract)”, dikenal juga sebagai kontrak baku.
Dalam kelahirannya di Indonesia, standart contract berkembang dari hukum
kontrak internasional (sejak revolusi industri), namun demikian
keberadaannya di Indonesia adalah dibenarkan dengan mendasarkan pada
pemberlakuan asas kebebasan berkontrak, walaupun dalam praktek
pelaksanaannya, standart contract kadangkala tidak dapat memberikan
kepuasan yang sempurna bagi salah satu pihak dalam perjanjian.

Karakteristik dari perjanjian standar ini sendiri (Syahmin AK, 2006: 141)
adalah :
1. Isi kontrak telah ditetapkan secara tertulis dalam bentuk formulir yang
digandakan;
2. Penggandaan kontrak dimaksudkan untuk melayani permintaan para
konsumen yang berfrekuensi tinggi (sering, banyak ataupun massal);

86