Page 104 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal”. Pendapat lain disampaikan oleh Yahya Harahap (1982: 3), dan
tampaknya pemahaman yang disampaikan jauh lebih mendekati
pemahaman umum terhadap keberadaan kontrak atau perjanjian
selengkapnya, menurut beliau “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum
kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada
suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada
pihak lain untuk melaksanakan prestasi”.

Berdasarkan makna-makna tersebut di atas maka dapat juga dipahami,
bahwa inti dari dilaksanakannya perjanjian yang akan melahirkan perikatan
di antara para pihak yang membuatnya adalah adanya pemenuhan prestasi
(Lihat lebih lanjut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata dan Bab Kedua Buku
ini).

B. Hukum Kontrak Nasional dan Internasional.
Hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, keberadaannya tidak lepas dari
sejarah perkembangan hukum kontrak maupun hukum perikatan dan
hukum perdata di Indonesia. Berdasarkan asas konkordansi, maka
keberadaan hukum perdata barat yang ditinggalkan oleh Pemerintahan
Belanda masih diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan, tentunya
dengan menyesuaikan pada kondisi di Indonesia, melalui berbagai kegiatan
pembaharuan hukum Indonesia yang telah dicanangkan sejak PELITA kedua
sebagai bagian dari amanat pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara.
Namun demikian upaya untuk melakukan kodifikasi serta unifikasi hukum
sebagai implementasi dari konsep wawasan nusantara terus dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia. Sejauh ini, kodifikasi hukum acara pidana yang
menggantikan ”Het Herziene Inlands Reglement” telah selesai dilaksanakan
dan proses kodifikasi Hukum Pidana Nasional masih dalam proses.
Terhadap kodifikasi hukum perdata sendiri, tampaknya belum maksimal,
namun demikian berbagai simposium telah dilangsungkan oleh para ahli
hukum Indonesia dalam rangka mempersiapkan unifikasi dan kodifikasi
hukum Indonesia. Sejauh ini, kesulitan timbul dalam proses kodifikasi
disebabkan oleh beraneka macamnya kehidupan hukum di bidang perdata
yang berlaku di Indonesia. Setelah sebelumnya berlaku hukum perdata yang
berbeda-beda bagi golongan etnis yang berlainan dan berlakunya hukum
Islam serta hukum adat yang berbeda-beda pula bagi golongan pribumi
sejak masa perang penjajahan.
82