Page 99 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan
P. 99

4.   Al-Ridha (Kerelaan);
                   Kerelaan  disini  dimaksudkan  sebagai  kesepakatan  para  pihak  yang
                   bebas  dari  unsur  paksaan,  ancaman  maupun  penipuan.  Kerelaan  ini
                   didasarkan pada  QS. An-Nisa ayat 29, “Hai orang-orang yang beriman,
                   janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
                   bathil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka
                   sama suka (kerelaan) di antara kamu. Dan janganlah saling membunuh
                   dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

              5.   Ash-Sidq (Kebenaran dan Kejujuran);
                   Mendasarkan  pada  QS.  Al-Ahzab  ayat  70  yang  artinya  “Hai  orang-
                   orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah
                   perkataan  yang  benar”.  Ayat  ini  bermakna  setiap  muslim  wajib
                   hukumnya  untuk  berkata  dan  berperilaku  jujur  dalam  keadaan
                   bagaimanapun,  termasuk  dalam  membuat  perjanjian.  Setiap
                   ketidakjujuran atau kebohongan yang terjadi dalam suatu perjanjian
                   memberikan hak kepada pihak lainnya untuk menghentikan ataupun
                   membatalkan perjanjian tersebut.

              6.   Al-Kitabah (Tertulis);
                   Bahwa  setiap  perjanjian  hendaknya  dibuat  secara  tertulis  adalah
                   berkaitan  dengan  kepentingan  pembuktian  jika  terjadi  sengketa  di
                   kemudian  hari.  Selain  itu,  jika  diinginkan  oleh  para  pihak,  suatu
                   perjanjian juga dapat menghadirkan saksi-saksi serta rahn (gadai) atau
                   yang dikenal dengan haftung dalam perjanjian Perdata Barat.


          D.  Berakhirnya Perjanjian.
              Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam konteks hukum Islam berakhir
              dalam hal:
              1.   Berkahirnya masa berlaku akad/perjanjian:
                   Hal  ini  biasanya  dinyatakan  secara  tegas  dalam  akad  tentang  masa
                   berlakunya dan berakhirnya perjanjian.
              2.   Dibatalkan oleh pihak-pihak yang ber-akad;
                   Kondisi  ini  terjadi  disebabkan  oleh  terjadinya  pelanggaran  terhadap
                   ketentuan  akad  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak,  atau  oleh
                   karena adanya kekhilafan (error in object and error in subject) maupun
                   karena adanya penipuan dari salah satu pihak.
                                                                          77
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104