Page 109 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan
P. 109

3.  Konsumen  dalam  banyak  hal  menduduki  posisi  tawar  menawar
                 (bargaining position) yang lebih rendah daripada produsen;

              Berdasarkan karakteristik tersebut di atas maka dapat ditarik pengertian dari
              Standart  Contract,  yaitu  ”Perjanjian  yang  isinya  telah  ditetapkan  terlebih
              dahulu  secara  tertulis  berupa  formulir-formulir  yang  digandakan  dalam
              jumlah  tidak  terbatas  untuk  ditawarkan  kepada  para  konsumen  tanpa
              memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen”.
              Sebagai  penutup  uraian  pada  bab  ini  dapat  ditambahkan  bahwa  di  dalam
              suatu  perjanjian  standar,  khususnya  perjanjian  standar  yang  sepihak
              (adhesion  contract)    terdapat  suatu  kondisi  ataupun  syarat  yaitu  adanya
              pencantuman  ”klausula  eksonerasi”  (exemption  clause)  yang  bertujuan
              untuk membatasi bahkan meniadakan tanggungjawab kreditur atas resiko-
              resiko tertentu yang mungkin timbul dikemudian hari.

              Dalam praktek, klausula eksonerasi ini biasanya tercetak di lembar belakang
              dari kontrak atau di halaman yang sama dan dicetak dengan huruf kecil.
              Contoh, dalam perjanjian pengangkutan. Pada tiket penumpang tercantum
              klausula  eksonerasi  yang  bunyinya  ”Barang  hilang  tanggung  jawab
              penumpang”. Pada contoh tersebut, tampak bahwa kreditur dalam hal ini
              pengangkut  membatasi  tanggung  jawab  nya  dalam  pemeliharaan  barang
              penumpang yang berada pada angkutannya.



          Kepustakaan
          1.  Djaja Meliala., 2007,  ”Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan
              Hukum Perikatan”, Nuansa Aulia, Bandung.
          2.  Syahmin AK., 2006, ”Hukum Kontrak Internasional”, RajaGrafindo Persada,
              Jakarta.
          3.  Mariam  Darus  Badrul  Zaman,  1994,    “Aneka  Hukum  Bisnis”,  Alumni,
              Bandung.
          4.  ------------------,  2005,  ”K.U.H.  Perdata Buku III  – Hukum Perikatan dengan
              Penjelasan”, Alumni, Bandung.
          5.  R.  Subekti.,  &  R.  Tjitrosudibio.,  1994,  “Kitab  Undang-undang  Hukum
              Perdata”,  Cetakan ke dua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta.


                                                                          87
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114