Page 112 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

Dalam Black Law Dictionary, Henry Campbell (1968: 394) menyampaikan
defenisi kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory
agreement) diantara 2 orang/pihak atau lebih yang dapat menimbulkan,
memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.

Menurut Subekti (1979:1) defenisi perjanjian adalah sebagai suatu
peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Melaksanakan suatu perjanjian ataupun kontrak tidak terlepas dari syarat
sahnya suatu kontrak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH
Perdata yaitu:
a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. suatu hal tertentu;
d. suatu sebab yang halal.

Mengenai arti penting dari suatu kontrak dapat dijabarkan sebagai berikut:
 Untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta
dimana kontrak tersebut dilakukan dan waktu berlaku dan berakhirnya
kontrak;
 Untuk mengetahui para pihak yang saling mengikatkan diri serta hak
dan kewajiban masing-masingnya;
 Untuk mengetahui syarat berlakunya kontrak tersebut;
 Sebagai alat untuk memantau bagi para pihak, apakah pihak lawan
masing-masing telah menunaikan prestasinya atau belum, atau bahkan
telah melakukan suatu wanprestasi;
 Sebagai alat bukti bagi para pihak, apabila terjadi perselisihan di
kemudian hari;

Suatu kontrak membawa akibat hukum yang pada dasarnya lahir dari
adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan
kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu
bentuk daripada akibat hukum suatu kontrak. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan (hak dan
kewajiban) daripada suatu kontrak itu sendiri.

90