Page 107 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

10. Perlunya pembatasan atas asas kebebasan berkontrak, yakni tentang
pengertian kesusilaan dan perikemanusiaan perlu pula ditegaskan
pokok-pokok kriterianya.

Lebih lanjut, sebelum pembahasan tentang hukum kontrak Internasional
perlu diketengahkan pula perkembangan-perkembangan positif dari hukum
kontrak, yang jika ditelaah adalah menunjukkan cir-ciri berikut:
1. Berkembangnya klausula eksonerasi di dalam standart contract yang
membatasi asas kebebasan berkontrak;
2. Di dalam perjanjian pertahanan kepentingan umum tidak mendapat
perlindungan;
3. Untuk perjanjian tertentu diperlukan bentuk tertentu;
4. Prinsip tentang perjanjian dengan Pemerintah perlu diatur dalam UU;
5. Asas profit sharing di dalam perjanjian kerjasama, seperti BOT dan
perjanjian pembiayaan perlu diterapkan;
6. Perlindungan terhadap lingkungan hidup perlu diperhatikan dalam
perjanjian;
7. Diberikannya perlindungan atas konsumen.
8. Itikad baik;
9. Kehidupan ekonomi berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
10. Kebiasaan sangat berperan untuk menampung kekosongan hukum;
11. Para pihak di dalam perjanjian secara immateriil merupakan
personifikasi dari kelompok.

Peran hukum kontrak dalam perdagangan bebas tidak hanya bergantung
kepada harmonisasi dan standarisasi berbagai aturan dan praktik, tetapi juga
bergantung kepada budaya hukum masing-masing pihak, terutama antara
Barat dan Timur.
Masyarakat Barat memandang bahwa hukum adalah sebagai hak (rights)
sehingga menegakkan hukum kontrak adalah menegakkan hak yang
merupakan kewajiban bagi pihak lain (dikutip dari buku Hukum Kontrak
Internasional, Syahmin AK, 2006 : 92 yang mengutip pendapat Lawrence M.
Friedman ”American Law”).

Suatu perjanjian internasional, dampaknya pada penerapan internal adalah
sangat erat dengan sistem hukum nasional suatu negara peserta.
Menurut teori adoption, perjanjian internasional mempunyai dampak
hukum dalam suasana nasional. Perjanjian internasional tetap
85