Page 106 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

(1) ”Kontrak tidak boleh berisikan sesuatu yang bertentangan
dengan kesusilaan serta perikemanusiaan bagi sahnya suatu
perjanjian, yang merupakan upaya untuk melindungi
kepentingan pihak yang lemah”. Untuk melindungi
kepentingan pihak yang lemah, mengenai perjanjian standar
perlu diadakan peraturan standar.
(2) Selain itu, dalam kontrak juga harus dicantumkan ketentuan
bahwa ”semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik”.
3. Praktek dan Yurisprudensi.
4. Tentang Syarat Sah Perjanjian adalah tetap memperhatikan ketentuan
Pasal 1320 KUH Perdata yaitu : a) adanya kecakapan melakukan
perbuatan hukum, b) adanya kesepakatan antara para pihak (tanpa
paksaa, khilaf maupun penipuan, c) adanya objek tertentu dalam
perjanjian dan d) objek perjanjian tersebut haruslah halal dengan tidak
melanggar ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum maupun
kesusilaan.
5. Tentang Itikad Baik, yang mana disini diartikan sebagai kejujuran pada
waktu menyusun perjanjian.
6. Tentang eksekusi riil.
7. Tentang Perjanjian khusus yang perlu diatur seperti : a) Jual beli, b)
Tukar menukar, c) Sewa Menyewa, d) Sewa Beli, e) Pengangkutan, f)
Perjanjian melakukan pekerjaan, g) Persekutuan, h) Hibah, i) Penitipan
barang, j) Pinjam pakai, k) Pinjam meminjam, l) Perjanjian untung-
untungan, m) pemberian kuasa, n) penanggungan hutang, o)
perdamaian.
Di samping itu juga dipertimbangkan adanya pengaturan atas perjanjian
baru yang mlai berkembang dalam praktek tapi belum ada
pengaturannya dalam undang-undang.
8. Tentang Sumber-sumber Perikatan. Di sini tidak hanya memperhatikan
bahwa perjanjian sebagai sumber perikatan, tetapi juga memperhatikan
sumber perikatan lainnya yaitu : Perbuatan melawan hukum,
pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa, dan pembayaran tak
terutang.
9. Tentang Daluarsa, pengaturan terhadapnya sebaiknya dalam Bagian
Hukum Perikatan, dikarenakan adanya menyebabkan hapusnya
perikatan.

84