Page 26 - Dampak Penjajahan Bangsa Asing di Indonesia_Rizka Maulida Riani
P. 26

Raffles selama memerintah di Indonesia (1811-1816) adalah sebagai

               berikut:


                           a) Bidang Birokrasi Pemerintahan

                                 Pulau  Jawa  dibagi  menjadi  16  karesidenan,  yang

                                   terdiri  atas  beberapa  distrik.  Setiap  distrik  terdapat

                                   beberapa  divisi  (kecamatan)  yang  merupakan

                                   kumpulan dari desa-desa.
                                 Mengubah  sistem  pemerintahan  yang  semula

                                   dilakukan  oleh  penguasa  pribumi  menjadi  sistem

                                   pemerintahan kolonial yang bercorak barat.

                                 Bupati-bupati  atau  penguasa-penguasa  pribumi

                                   dilepaskan  kedudukannya  sebagai  kepala  pribumi

                                   secara  turun-temurun.  Mereka  dijadikan  pegawai

                                   pemerintah  kolonial  yang  langsung  di  bawah
                                   kekuasaan pemerintah pusat.



                           b) Bidang Perekonomian dan Keuangan

                                 Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman

                                   ekspor,  sedangkan  pemerintah  hanya  berkewajiban
                                   membuat pasar untuk merangsang petani menanam

                                   tanaman ekspor yang paling menguntungkan.

                                 Penghapusan  pajak  hasil  bumi  (contingenten)  dan

                                   sistem  penyerahan  wajib  (Verplichte  Leverantie)

                                   karena dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi

                                   daya beli rakyat.

                                 Menetapkan sistem sewa tanah (landrent). Sistem ini
                                   didasarkan  pada  anggapan  bahwa  pemerintah

                                   kolonial  adalah  pemilik  tanah  dan  para  petani

                                   dianggap         sebagai       penyewa          (tenant)       tanah
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31